Bawaslu Tangani 104 Laporan Dugaan Politik Uang, NTB di Sumbawa dan Mataram
Selasa, 15 Desember 2020 - 23:40 WIB
loading...
Bawaslu menangani 104 laporan dugaan politik uang selama masa tenang Pilkada Serentak 2020. Di antaranya di Sumbawa dan Mataram. Foto/Ilustrasi/Dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menangani 104 laporan kasus dugaan politik uang selama masa tenang Pilkada Serentak 2020. Laporan yang ditindaklanjuti Bawaslu di antaranya di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni di di Kabupaten Sumbawa dan Mataram.
"Untuk NTB itu terjadi di Mataram dan Sumbawa. Itu yang sedang ditangani, berdasarkan laporan selama minggu tenang," kata anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
(Baca juga: Bawaslu Jateng Endus Dugaan Politik Uang di Pilkada Serentak)
Sejumlah daerah lain yang ada laporan dugan terjadinya politik uang saat Pilkada yakni di Purworejo, Magelang, Purbalingga serta Pemalang dan di Lampung.
(Baca juga: Bawaslu Banten Ungkap 10 Pengawas TPS di Serang Positif COVID-19)
Mengenai dugaan pelanggaran pilkada di Sumbawa yang ditangani, Ratna menolak menjelaskan lebih detail. "Saya belum bisa kasih penjelasan secara detail," ujarnya.
Sejak awal Bawaslu sudah menduga masa tenang akan dimanfaatkan untuk politik uang. Makanya hal ini segera diantisipasi dengan program patrol pengawasan. "Dari pengawasan ada 43 kasus ditemukan dan berproses," ujar Ratna.
"Untuk NTB itu terjadi di Mataram dan Sumbawa. Itu yang sedang ditangani, berdasarkan laporan selama minggu tenang," kata anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo kepada wartawan, Senin (14/12/2020).
(Baca juga: Bawaslu Jateng Endus Dugaan Politik Uang di Pilkada Serentak)
Sejumlah daerah lain yang ada laporan dugan terjadinya politik uang saat Pilkada yakni di Purworejo, Magelang, Purbalingga serta Pemalang dan di Lampung.
(Baca juga: Bawaslu Banten Ungkap 10 Pengawas TPS di Serang Positif COVID-19)
Mengenai dugaan pelanggaran pilkada di Sumbawa yang ditangani, Ratna menolak menjelaskan lebih detail. "Saya belum bisa kasih penjelasan secara detail," ujarnya.
Sejak awal Bawaslu sudah menduga masa tenang akan dimanfaatkan untuk politik uang. Makanya hal ini segera diantisipasi dengan program patrol pengawasan. "Dari pengawasan ada 43 kasus ditemukan dan berproses," ujar Ratna.
Lihat Juga :
