Muba Pertahankan Terbaik Korsupgah KPK
Rabu, 13 Mei 2020 - 13:11 WIB
loading...
Muba Pertahankan Terbaik Korsupgah KPK. Foto/SINDOnews/Dede Feb
A
A
A
SEKAYU - Pemkab Musi Banyuasin (Muba) kembali menduduki peringkat pertama di tingkat Provinsi Sumsel dalam komitmennya untuk pencegahan korupsi terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Penilaian itu berdasarkan progres tindaklanjut rencana aksi (Renaksi) pencegahan korupsi di tingkat nasional yang dilakukan pada delapan area intervensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2019
Kepala Inspektur Muba, Aidil Fitri mengatakan, setelah menuntaskan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan negara, pihak KPK RI juga melakukan penilaian area intervensi Korsupgah yang meliputi
Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang Dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peningkatan kapabilitas APIP dan Manajemen ASN.
"Kemudian, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. Ini prestasi yang membanggakan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di tingkat nasional kita juga menempati urutan kelima," ungkapnya, Rabu (13/05/2020).
Dijelaskannya, untuk pelaporan yang telah disampaikan yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD 100 persen, Pengadaan Barang dan Jasa 100 persen, PTSP 100 persen, Peningkatan kapabilitas APIP 83 persen, Manajemen ASN 95 persen, Optimalisasi Pendapatan Daerah 97 persen, Manajemen Aset Daerah 88 persen, dan Tata Kelola Dana Desa 90 persen.
Penilaian itu berdasarkan progres tindaklanjut rencana aksi (Renaksi) pencegahan korupsi di tingkat nasional yang dilakukan pada delapan area intervensi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Tahun 2019
Kepala Inspektur Muba, Aidil Fitri mengatakan, setelah menuntaskan pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan negara, pihak KPK RI juga melakukan penilaian area intervensi Korsupgah yang meliputi
Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang Dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Peningkatan kapabilitas APIP dan Manajemen ASN.
"Kemudian, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa. Ini prestasi yang membanggakan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di tingkat nasional kita juga menempati urutan kelima," ungkapnya, Rabu (13/05/2020).
Dijelaskannya, untuk pelaporan yang telah disampaikan yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD 100 persen, Pengadaan Barang dan Jasa 100 persen, PTSP 100 persen, Peningkatan kapabilitas APIP 83 persen, Manajemen ASN 95 persen, Optimalisasi Pendapatan Daerah 97 persen, Manajemen Aset Daerah 88 persen, dan Tata Kelola Dana Desa 90 persen.
Lihat Juga :
