Sosialisasi di Lubuklinggau, MPR: Indonesia Rumah Besar, Empat Pilar Harus Kokoh
Jum'at, 11 Desember 2020 - 23:58 WIB
loading...
Staf Khusus Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Ibnul Mufid saat Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Dinas Wali Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Jumat (11/12/2020). Foto/Ist
A
A
A
LUBUKLINGGAU - Indonesia adalah rumah besar yang membutuhkan pilar yang kokoh yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat pilar tersebut tidak boleh ada yang rapuh untuk menjaga kekuatan dan keutuhan bangsa ini.
(Baca juga: Awas, Masyarakat Jangan Terkecoh Kelompok Pancasila Picisan)
"Dari Empat Pilar tersebut, tidak boleh ada satupun yang rapuh. Semua harus kokoh," ujar Staf Khusus Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Ibnul Mufid saat Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Dinas Wali Kota Lubuklinggau , Sumatera Selatan, Jumat (11/12/2020).
(Baca juga: Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Sangat Efektif dengan Melibatkan Para Guru)
Dikatakan Mufid, MPR sebagai rumah kebangsaan dan juga penjaga konstitusi, salah satu tugasnya adalah terus menguatkan dan mensosialisasikan Empat Pilar. "Pertama Pancasila, kelima sila yang dalam Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Kedua, sebagai negara yang berdasarkan pada konstitusi, UUD 1945 harus dijadikan sebagai landasan dalam konstitusi. "Ketiga adalah NKRI. Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan pulau-pulau ini harus dijaga bersama. Indonesia bukan negara yang tidak jelas batas-batasannya. Makanya kita sering ada istilah NKRI harga mati," tuturnya.
Keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dijunjung tinggi sebagai pengikat dari keberagamaan yang ada. "Jika tidak disatukan dengan Bhineka Tunggal Ika maka negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya ini bisa tercerai berai," urainya.
Dikatakan Mufid, dulu sebelum amandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden sebagai mandatoris MPR. Namun sekarang sudah tidak lagi. Dulu Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
Menurut Mufid, Indonesia sebagai negara demokratis maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya, pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan amanah rakyat harus betul-betul bertanggung jawab dengan tugas kepemimpinannya.
"Kita baru saja menjalankan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah di 270 daerah. Itu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Sayangnya, sering kali kedaulatan rakyat itu digadaikan ketika memilih pemimpin," paparnya.
Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Andik Kuswanto menambahkan, dalam memperkokoh nilai-nilai kesatuan dan kebhinekaan, generasi muda NU harus mengikuti tren perkembangan zaman.
Selain itu, mereka juga harus menjaga dan menghidupkan musala-musala, masjid dengan tradisi ahlussunnah wal jamaah sehingga musala atau masjid tidak malah dikuasai oleh kelompok-kelompok ekstremis.
"Kita yang memiliki basic pendidikan pesantren harus berperan aktif dalam menjaga masjid-masjid dan musala agar tidak lepas dan justru dimasuki pihak-pihak yang ingin mengembangkan paham-paham radikal," katanya.
Andik juga berpesan agar Pemkot Lubuklinggau bisa berkolaborasi dengan PCNU setempat untuk mengisi pembangunan yang ada di Lubuklinggau.
"Ini saya dengar PCNU Lubuklinggau akan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, ya harus kita dukung. Pemkot juga harus ikut mendukung. Tolong disiapkan semuanya sehingga bisa segera terbangun," katanya. Hadir dalam Sosialisasi Empat Pilar tersebut jaajaran PCNU Lubuklinggau, Fatayat, Muslimat, PMII, serta IPNU dan IPPNU.
(Baca juga: Awas, Masyarakat Jangan Terkecoh Kelompok Pancasila Picisan)
"Dari Empat Pilar tersebut, tidak boleh ada satupun yang rapuh. Semua harus kokoh," ujar Staf Khusus Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Ibnul Mufid saat Sosialisasi Empat Pilar di Rumah Dinas Wali Kota Lubuklinggau , Sumatera Selatan, Jumat (11/12/2020).
(Baca juga: Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Sangat Efektif dengan Melibatkan Para Guru)
Dikatakan Mufid, MPR sebagai rumah kebangsaan dan juga penjaga konstitusi, salah satu tugasnya adalah terus menguatkan dan mensosialisasikan Empat Pilar. "Pertama Pancasila, kelima sila yang dalam Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Kedua, sebagai negara yang berdasarkan pada konstitusi, UUD 1945 harus dijadikan sebagai landasan dalam konstitusi. "Ketiga adalah NKRI. Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya dan pulau-pulau ini harus dijaga bersama. Indonesia bukan negara yang tidak jelas batas-batasannya. Makanya kita sering ada istilah NKRI harga mati," tuturnya.
Keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dijunjung tinggi sebagai pengikat dari keberagamaan yang ada. "Jika tidak disatukan dengan Bhineka Tunggal Ika maka negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya ini bisa tercerai berai," urainya.
Dikatakan Mufid, dulu sebelum amandemen, MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan Presiden sebagai mandatoris MPR. Namun sekarang sudah tidak lagi. Dulu Presiden bertanggung jawab kepada MPR.
Menurut Mufid, Indonesia sebagai negara demokratis maka kedaulatan ada di tangan rakyat. Artinya, pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan amanah rakyat harus betul-betul bertanggung jawab dengan tugas kepemimpinannya.
"Kita baru saja menjalankan pesta demokrasi berupa pemilihan kepala daerah di 270 daerah. Itu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Sayangnya, sering kali kedaulatan rakyat itu digadaikan ketika memilih pemimpin," paparnya.
Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Andik Kuswanto menambahkan, dalam memperkokoh nilai-nilai kesatuan dan kebhinekaan, generasi muda NU harus mengikuti tren perkembangan zaman.
Selain itu, mereka juga harus menjaga dan menghidupkan musala-musala, masjid dengan tradisi ahlussunnah wal jamaah sehingga musala atau masjid tidak malah dikuasai oleh kelompok-kelompok ekstremis.
"Kita yang memiliki basic pendidikan pesantren harus berperan aktif dalam menjaga masjid-masjid dan musala agar tidak lepas dan justru dimasuki pihak-pihak yang ingin mengembangkan paham-paham radikal," katanya.
Andik juga berpesan agar Pemkot Lubuklinggau bisa berkolaborasi dengan PCNU setempat untuk mengisi pembangunan yang ada di Lubuklinggau.
"Ini saya dengar PCNU Lubuklinggau akan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, ya harus kita dukung. Pemkot juga harus ikut mendukung. Tolong disiapkan semuanya sehingga bisa segera terbangun," katanya. Hadir dalam Sosialisasi Empat Pilar tersebut jaajaran PCNU Lubuklinggau, Fatayat, Muslimat, PMII, serta IPNU dan IPPNU.
(shf)
Lihat Juga :
