Tiga Tahun Tak Perbarui Data Warga, KPK Sentil Tiga Pemda di Jawa Barat
Selasa, 12 Mei 2020 - 19:00 WIB
loading...
A
A
A
“Bila menemukan ketidaksesuaian di lapangan, bantuan tetap dapat diberikan. Namun data penerima bantuan yang baru tersebut harus segera dilaporkan ke Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk dalam DTKS”, kata Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK Budi Waluya.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, data dalam DTKS diperbarui terakhir pada 2017. Tahun itu proses pendataan warga miskin tidak melalui Pemkot Bekasi, melainkan langsung dilaksanakan Kementerian Sosial. Namun seiring datangnya wabah Corona, Wali Kota Bekasi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 460/2356/Dinsos untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi rumah tangga DTKS, serta SE Nomor 460/2385/Dinsos untuk pendataan rumah tangga Non-DTKS. Kedua SE dikeluarkan tanggal 31 Maret 2020.
Berdasarkan data DTKS per Januari 2020, jumlah total warga miskin di wilayah Kota Bekasi adalah sebanyak 399.920 jiwa atau 106.138 Kepala Keluarga (KK). Sementara untuk data Non-DTKS, jumlah keseluruhannya adalah 272.360 KK.
(Baca: DTKS Dianggap Tak Akurat, Pemerintah Diminta Mutakhirkan Data Penerima Bansos)
Plt. Bupati Indramayu Taufik Hidayat juga melaporkan bahwa pembaruan data terakhir dilakukan pada 2017. Pembaruan data untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan melalui musyawarah desa yang sampai hari ini proses verifikasi dan validasinya masih berlangsung melalui musdes. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terbarui pada saat itu.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui, data dalam DTKS diperbarui terakhir pada 2017. Tahun itu proses pendataan warga miskin tidak melalui Pemkot Bekasi, melainkan langsung dilaksanakan Kementerian Sosial. Namun seiring datangnya wabah Corona, Wali Kota Bekasi telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 460/2356/Dinsos untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi rumah tangga DTKS, serta SE Nomor 460/2385/Dinsos untuk pendataan rumah tangga Non-DTKS. Kedua SE dikeluarkan tanggal 31 Maret 2020.
Berdasarkan data DTKS per Januari 2020, jumlah total warga miskin di wilayah Kota Bekasi adalah sebanyak 399.920 jiwa atau 106.138 Kepala Keluarga (KK). Sementara untuk data Non-DTKS, jumlah keseluruhannya adalah 272.360 KK.
(Baca: DTKS Dianggap Tak Akurat, Pemerintah Diminta Mutakhirkan Data Penerima Bansos)
Plt. Bupati Indramayu Taufik Hidayat juga melaporkan bahwa pembaruan data terakhir dilakukan pada 2017. Pembaruan data untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilaksanakan melalui musyawarah desa yang sampai hari ini proses verifikasi dan validasinya masih berlangsung melalui musdes. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terbarui pada saat itu.
Lihat Juga :
