Debat Pilwalkot Makassar, Irman-Zunnun Soroti Pengentasan Kemiskinan yang Tak Tuntas
Jum'at, 04 Desember 2020 - 12:59 WIB
loading...
Calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo, menyoroti penanganan kemiskinan yang selama ini dilakukan Pemkot Makassar saat debat publik ketiga Pilwalkot Makassar di Jakarta, Jumat (4/12/2020). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Calon Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo menyoroti penanganan kemiskinan yang selama ini dilakukan Pemkot Makassar. Pandangan ini disampaikan dalam debat publik ketiga Pilwalkot Makassar , yang dilaksanakan di Jakarta, Jumat (4/12/2020).
Menurut None, panggilan akrabnya, ada sejumlah kelemahan sehingga persoalan kemiskinan tidak pernah tuntas. Mulai dari data yang bias, penanganan yang parsial, hingga instrumen-instrumen yang belum termanfaatkan dengan baik. (Baca juga: Catat, Ini Program yang Jadi Fokus Irman-Zunnun Jika Menangi Pilwalkot Makassar)
None menegaskan, untuk penanganan kemiskinan, khususnya di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, kebijakan pemerintah harus straight to the poin pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. "Tidak ada yang menyangka Covid-19 ini, dan tidak ada pemerintah yang siap sepenuhnya. Tapi, kita harus mengubah tantangan menjadi peluang," kata cawali nomor urut 4 ini.
Ekonomi hingga pelayanan yang berbasis digital, lanjutnya, harus dibangun dengan baik. Tidak perlu lagi diambil kebijakan lockdown, karena ada artificial intelegency yang bekerja.
UMKM juga tidak perlu lagi kehilangan pangsa pasarnya. "Saya menganalogikan, 10 bulan sekolah tidak dibuka, ibu-ibu kantin tidak jualan, itu salah satu pengangguran yang paling jelas," ungkapnya. (Baca juga: Paslon Adu Program Penanganan Dampak COVID-19 di Debat Terakhir)
Yang terpenting saat ini, lanjut None, bagaimana kebijakan pemerintah to the point ke masyarakat. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, tidak mungkin pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, yang harus dipikirkan adalah mengurangi beban masyarakat.
"Gratiskan BPJS Kesehatan-nya. Jangan buat beban. Jika tidak bisa tingkatkan kesejahteraannya, kurangi bebannya. Kurangi bayar pajaknya, seperti yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi," tegasnya.
Menurut None, panggilan akrabnya, ada sejumlah kelemahan sehingga persoalan kemiskinan tidak pernah tuntas. Mulai dari data yang bias, penanganan yang parsial, hingga instrumen-instrumen yang belum termanfaatkan dengan baik. (Baca juga: Catat, Ini Program yang Jadi Fokus Irman-Zunnun Jika Menangi Pilwalkot Makassar)
None menegaskan, untuk penanganan kemiskinan, khususnya di tengah pandemi Covid-19 seperti ini, kebijakan pemerintah harus straight to the poin pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. "Tidak ada yang menyangka Covid-19 ini, dan tidak ada pemerintah yang siap sepenuhnya. Tapi, kita harus mengubah tantangan menjadi peluang," kata cawali nomor urut 4 ini.
Ekonomi hingga pelayanan yang berbasis digital, lanjutnya, harus dibangun dengan baik. Tidak perlu lagi diambil kebijakan lockdown, karena ada artificial intelegency yang bekerja.
UMKM juga tidak perlu lagi kehilangan pangsa pasarnya. "Saya menganalogikan, 10 bulan sekolah tidak dibuka, ibu-ibu kantin tidak jualan, itu salah satu pengangguran yang paling jelas," ungkapnya. (Baca juga: Paslon Adu Program Penanganan Dampak COVID-19 di Debat Terakhir)
Yang terpenting saat ini, lanjut None, bagaimana kebijakan pemerintah to the point ke masyarakat. Dalam situasi pandemi seperti sekarang, tidak mungkin pemerintah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, yang harus dipikirkan adalah mengurangi beban masyarakat.
"Gratiskan BPJS Kesehatan-nya. Jangan buat beban. Jika tidak bisa tingkatkan kesejahteraannya, kurangi bebannya. Kurangi bayar pajaknya, seperti yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi," tegasnya.
(poe)
Lihat Juga :
