Percepat Pembenahan Kanal, Pemkot Didorong Komunikasi ke Pemprov Sulsel
Rabu, 02 Desember 2020 - 09:41 WIB
loading...
A
A
A
"Jadi kita mau carikan jalan terbaik kita duduk bersama bagaimana untuk membersihkan kanal tersebut, olehnya harus itu koordinasi kota dan provinsi, karena anggarankan nda mungkin di kota semua, mesti dibebankan juga ke pemerintah provinsi ," ujar legislator PPP ini.
Fasruddin menganggap kondisi kanal terkesan kumuh. Aroma tak sedap dari tiap kanal masih terasa karena turut disebabkan tumpukan sampah, hingga eceng gondok. Belum lagi, di tengah musim hujan , dikhawatirkan dampaknya bisa lebih besar dan berefek ke daerah lain.
Baca juga: APBD 2021 Makassar Ditetapkan: Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan Pendidikan
"Pemerintah jangan berpangku tangan. Inimi yang jadi masalah karena banyaknya tanggung jawab yang diberikan kepada teman-teman. Kan ada itu yang diberikan provinsi, ada pusat, kota dan ini biasa tumpang tindih mana tanggung jawabnya pompengan atau pemerintah Kota Makasaar . Kalau banjir dan apa-apa kembalinya pasti ke kita," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar , Arifin Kulle menyebut belum terkoordinasikannya dengan baik penanganan kanal oleh pemerintah. Dia tak ingin, problem wewenang dan tupoksi menjadi kendala berlarut-larut.
Fasruddin menganggap kondisi kanal terkesan kumuh. Aroma tak sedap dari tiap kanal masih terasa karena turut disebabkan tumpukan sampah, hingga eceng gondok. Belum lagi, di tengah musim hujan , dikhawatirkan dampaknya bisa lebih besar dan berefek ke daerah lain.
Baca juga: APBD 2021 Makassar Ditetapkan: Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan Pendidikan
"Pemerintah jangan berpangku tangan. Inimi yang jadi masalah karena banyaknya tanggung jawab yang diberikan kepada teman-teman. Kan ada itu yang diberikan provinsi, ada pusat, kota dan ini biasa tumpang tindih mana tanggung jawabnya pompengan atau pemerintah Kota Makasaar . Kalau banjir dan apa-apa kembalinya pasti ke kita," tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar , Arifin Kulle menyebut belum terkoordinasikannya dengan baik penanganan kanal oleh pemerintah. Dia tak ingin, problem wewenang dan tupoksi menjadi kendala berlarut-larut.
Lihat Juga :
