Soal Kenaikan Gaji DPRD DKI, Pengamat Ingatkan Jakarta Paling Banyak Utang
Selasa, 01 Desember 2020 - 13:35 WIB
loading...
Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai tidak masuk akal. Sebab, kenaikan anggaran tersebut dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, kenaikan anggaran tersebut dilakukan pada masa pandemi Covid-19 .
Pengamat Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, kenaikan RKT ini jelas-jelas tidak memiliki argumen yang cukup kuat. Dari aspek manapun, dia menilai kenaikan ini sangat tidak dapat dimaklumi.
Dia mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa DPRD DKI seharusnya tidak menaikkan RKT. Pertama, sudah bisa diprediksi bahwa kinerja DPRD 2021 tidak sepadat 2020 atau tahun 2019 berhubung karena terhimpit masalah Covid-19. Kedua, Jakarta lebih banyak berkutat pada aspek PSBB. Jadi ketentuan untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas di luar ruangan juga dicegah
"Ketiga, APBD juga berkurang. Seperti kita ketahui, APBD DKI hanya mengumpulkan anggaran sekitar setengah dari APBD normal DKI sehingga dengan begitu kenaikan ini sangat tidak realistis," ujar Ray, Selasa (1/12/2020). (Baca juga:Kenaikan Gaji DPRD DKI Dinilai Bebani Rakyat)
Keempat, Jakarta juga termasuk salah satu daerah yang paling banyak berutang ke pemerintah pusat. Sangat tidak patut anggaran utang dipakai untuk kepentingan dan kegiatan yang tidak semestinya.
Pengamat Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, kenaikan RKT ini jelas-jelas tidak memiliki argumen yang cukup kuat. Dari aspek manapun, dia menilai kenaikan ini sangat tidak dapat dimaklumi.
Dia mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa DPRD DKI seharusnya tidak menaikkan RKT. Pertama, sudah bisa diprediksi bahwa kinerja DPRD 2021 tidak sepadat 2020 atau tahun 2019 berhubung karena terhimpit masalah Covid-19. Kedua, Jakarta lebih banyak berkutat pada aspek PSBB. Jadi ketentuan untuk melakukan dan melaksanakan aktivitas di luar ruangan juga dicegah
"Ketiga, APBD juga berkurang. Seperti kita ketahui, APBD DKI hanya mengumpulkan anggaran sekitar setengah dari APBD normal DKI sehingga dengan begitu kenaikan ini sangat tidak realistis," ujar Ray, Selasa (1/12/2020). (Baca juga:Kenaikan Gaji DPRD DKI Dinilai Bebani Rakyat)
Keempat, Jakarta juga termasuk salah satu daerah yang paling banyak berutang ke pemerintah pusat. Sangat tidak patut anggaran utang dipakai untuk kepentingan dan kegiatan yang tidak semestinya.
Lihat Juga :
