Mulyadi-Ali Mukhni Berkomitmen Kuat Memberantas Praktik Korupsi

PADANG - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni berkomitmen dalam memberantas praktik korupsi. Hal itu dilakukan demi membuat pemerintahan yang bersih dan adil bagi siapapun, dan itu dimulai dengan membangun birokrasi yang bersih dari praktik haram tersebut.

Menurut Cagub Mulyadi , birokrasi yang bersih akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Birokrasi yang jauh dari ruang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu yang disoroti oleh pasangan Mulyadi-Ali Mukhni ini adalah soal perizinan. Karena, sektor perizinan menjadi salah satu yang rentan melakukan korupsi.

Oleh sebab itu, demi mencegah terjadinya pola-pola yang koruptif dalam perizinan, Mulyadi-Ali Mukhni akan membuat perizinan berbasis digital modern dengan memanfaatkan perkembangan IT saat ini. Bahkan, dalam sistem tersebut juga akan dilengkapi dengan Complaint System untuk melaporkan hambatan yang dialami selama mengurus perizinan.

"Misi kami ada pelayanan berbasis digital IT modern. Artinya orang yang mau mengurus perizinan tidak perlu ketemu dan bertatap muka. Bahkan di dalamnya juga kita bikin komplain sistem," kata Mulyadi

Mulyadi menyebut, mengurus perizinan tatap muka merupakan cara yang konvensional. Selain itu akan membuka peluang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan UU dan itu sudah jadi rahasia umum.

Teknologi saat ini, menurut Mulyadi harus dimanfaatkan untuk membangun birokrasi yang berkeadilan dan jauh dari korupsi. Sehingga akan dicapai sebuah birokrasi yang maju dan meninggalkan cara-cara lama. (Baca: Pasangan Diduga Suami Istri Pelaku Pencurian Ayam Terekam CCTV).

"Kalau kita ingin maju, kita perbaiki sistem perizinan kita. Jangan sampai ada anggapan lagi tentang 'Izin Alun Kalua, Pitih Alah Abih'. Apalagi jika masih ada yang punya mental suap baik di birokrasi maupun yang mengajukan. Itu harus kita rubah," jelas Mulyadi.

Izin yang pasti tanpa ada peluang korupsi, menurut Mulyadi akan berbanding lurus dengan iklim investasi yang mau masuk ke Sumbar. Tentu investasi yang paham dan mengerti kearifan lokal Minangkabau. Tanpa merusak kultur, alam, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumbar.