Dampak COVID-19, PAD Seruyan Harus Ditingkatkan di 2021

KUALA PEMBUANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan , Kalteng menggelar rapat evaluasi dan koordinasi dalam rangka peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021 mendatang.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Seruyan Sukardi. (Baca juga: Akses Jalan Kuala Pembuang-Bangkal Rusak Parah, Begini Kondisinya)

Eko mengatakan, jika memperhatikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Seruyan tahun anggaran 2021, maka pihaknya masih mempunyai asumsi bahwa potensi PAD Seruyan masih bisa lebih daripada apa yang bisa direalisasikan saat ini. (Baca juga: Cengeng, Pemuda Ini Mengamuk Bawa Parang Hanya Gara-gara Tak Diizinkan Pesta Miras)

Berdasarkan data realisasi per tanggal 18 November 2020, realisasi PAD Seruyan mencapai lebih dari Rp60,8 miliar dari target lebih dari Rp142,9 miliar. Dengan demikian baru bisa terealisasi sebesar 42,58%.

"Maka dari itu, kami ingin tahu potensi-potensi yang ada. Karena sangat disayangkan sekali jika ada potensi PAD namun kita tidak bisa menggalinya secara maksimal," katanya di Kuala Pembuang, Rabu (25/11/2020).

Menurut Eko, BPPRD sudah harus bisa memetakan dan mengevaluasi secara umum maupun rinci mengenai segala potensi PAD Seruyan. Selain itu harus memiliki target perencanaan sebagai bahan acuan 2021 mendatang.

Ia mengatakan, secara kelembagaan pihaknya sudah punya komitmen untuk membantu bersama-sama pemerintah daerah dalam rangka memaksimalkan PAD Seruyan tahun 2021 demi mewujudkan kemajuan pembangunan. "Tapi kita mau tahu dulu teknisnya seperti apa, sumber-sumber dan lain sebagainya, karena yang tahu itukan BPPRD,” sebutnya.

Sementara itu, Kepala BPPRD Seruyan Sukardi mengatakan, pihaknya akan tetap berupaya memaksimalkan waktu yang tersisa di tahun 2020 ini demi mengejar ketertinggalan realisasi PAD tahun ini meskipun ditengah pandemi COVID-19.

"Untuk tahun depan kita juga sudah ada rencana dan sasaran, terutama untuk perusahaan besar swasta (PBS) yang sudah aktif berkontribusi membayar kewajiban pajak mereka, dan bagi yang belum aktif juga akan kita kejar," ujarnya.