Pembangunan Aceh Harus Bersinergi dan Sinkron Antara Pusat dan Daerah

BANDA ACEH - Tim Pengawas (Timwas) Otonomi Khusus (Otsus) DPR terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dana otsus di Aceh, Yogyakarta, Papua dan Papua Barat. Dan Aceh menjadi provinsi pertama yang dikunjungi oleh Timwas DPR RI.

Meskipun Gubernur Aceh Nova Iriansyah mendadak tidak hadir dalam acara tersebut, Timwas DPR tetap ingin mendengar masukan dan kendala yang dialami stakeholder dan masyarakat Aceh terkait penerapan dana otsus.(Baca juga: Pemeran Video Porno Diamankan, Simak Pengakuan Polosnya )

“Bahwa amasukan-masukan anggota ini, yang berkembang nuansa politik dan pembahasan yang ada di Jakarta, yang nanti pada akhrinya setiap perkembangan rapat kami akan rapat dengan Banggar (Badan Anggaran) dan Menteri Keuangan. Dalam hal untuk membicarakan porsi apakah ini diteruskan atau tidak,” kata Azis dalam kunjungan resminya ke Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (23/11/2020).

“Bahwa otsus inilah yang ouuya peranan untuk menentukan langkah kita. Nah inilah perlu pengendali dari provinsi Aceh ini, tentu dalam hal bagaimana menindaklanjuti atau tidak,” sambungnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, TNI dan Polri sifatnya hanya mengikuti program yang dibuat oleh kepala daerah, program tersebut diawasi dan dikawal oleh TNI dan Polri. Program itu tertuang dalam Musrenbang yang tentunya mendapatkan restu dari Wali Permusyawaratan Ulama, dan sejumlah lembaga penting lainnya di Aceh.(Baca juga: Kakak Asyik Wefie, Tak Tahu Adiknya Tewas Masuk Kolam Villa di Buleleng )

Azis pun mengingatkan bahwa program pembangunan di Aceh ini harus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, ada sejumlah amanat pembangunan sejumlah infratrsuktur di Aceh yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah.

“Program prioritas nasional tersebut adalah, Jalan tol Sigli-Banda Aceh, Jalan tol Binjai-Langsa Jalan tol Langsa Lhokseumawe, Jalan tol Lhokseumawe-Sigli, Bendungan Keureuto, Bendungan Rukoh, Bendungan Tiro, Pembangunan jaringan irigasi Lhok Guci, Pembangunan jaringan irigasi Jambo Aye Kanan dan Pembangunan KEK Lhokseumawe,” paparnya.

“Ini harus bersinergi dnegan kepala daerah kapubaten kota,” imbuhnya.(Baca juga: Memilukan, 3 Bersaudara Dari Keluarga Miskin di NTT Lumpuh dan Tak Bisa Berobat )

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, hal ini yang menjadi alasan Timwas DPR melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh, agar Gubernur bisa langsung bertemu dengan para bupati dan wali kota di Aceh, agar impelementasi dana otsus ini benarbenar dirasakan oleh masyarakat.

“Jangan prioritas kabupaten A ini ke koordinat A, kabupaten B ke koordinat C. Tidak sinkron dengan program musrenbang yang ada di provinsi Aceh, dan tidak sinkron dengan program nasional di pusat. Sehingga kalau penyebarannya tidak dilakukan secara proporsional berdasarkan skala prioritas tidak ada yang dihasilkan,” beber Azis.

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR ini juga melihat dari pesawat, bahwa ada pembangunan bendungan yang tidak jadi. Untuk itu, pihaknya ingin agar infrastruktur prioritas itu bisa diselesaikan, sehingga dana otsus ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Aceh. DPR pun akan terus mengawasi implementasinya bersama dengan aparat penegak hukum setempat.

“Sehingga proses di tingkat daerah akan kami lakukan, nanti pada kunjungan berikutnya kalau dengan pak gubernur selesai atau pak gubernur tidak memberikan waktu luang, kami akan langsung ke kabupaten kota, jadi saya beri kesempatan kepada pak gubernur satu kali lagi pertemuan,” tegasnya.