DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Gelar Edukasi Politik
Minggu, 22 November 2020 - 17:53 WIB
loading...
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan menggelar kegiatan Edukasi Politik, Minggu (23/11/2020). Foto/iNews TV/Edi Lestari
A
A
A
MUSI BANYUASIN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo Kabupaten Musi Banyuasin , Sumatera Selatan menggelar kegiatan Edukasi Politik, Minggu (23/11/2020). Kegiatan yang diikuti pengurus dan simpatisan Partai Perindo Cabang Babat Toman itu dilakukan dengan protol kesehatan.
Edukasi Politik dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Andri Septa, Sekretaris DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Heri Yanto, dan Bendahara DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Eka Rahma, serta anggota DPRD Muba dari Partai Perindo Dapil I Alpian, Dapil II Senen. (Baca juga: Sukseskan Pilkada Serentak 2020, Perindo Jabar Panaskan Mesin Partai)
Andri Septa mengatakan bahwa politik adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. "Dewasa ini banyak stigma negatif tentang politik. Melalui proses sosial politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat," katanya. (Baca juga: Fogging Partai Perindo Bangka Selatan, Warga: Sangat Bermanfaat Terlebih Memasuki Musim Penghujan)
"Mayoritas masyarakat mengartikan politik sebagai segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Seyogyanya ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, elit partai politik dan partai-partai politik serta masyarakat agar hal tersebut tidak salah kaprah," lanjut Andri. Pentingnya pendidikan politik akan memberikan pemahaman yang baik terhadap moral dan etika, sehingga tidak terjebak dalam paradigma politik yang salah.
Dia menambahkan, pendidikan politik yang diharapkan adalah pendidikan untuk membentuk individu menjadi persiapan negara yang bertanggung jawab secara etika, dan moral untuk mencapai tujuan negara. "Demokrasi yang berkualitas adalah yang mampu mewujudkan cita-cita negara dan sesuai dengan pembukaan undang-undang Dasar 1945 alinea keempat," ujarnya.
Menurut Andri, berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik ada beberapa. "Yaitu landasan ideologis yakni Pancasila, landasan konstitusi UUD 1945, landasan operasional GBHN, dan landasan historis Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945," katanya.
Landasan yang tersebut, kata dia, adalah landasan pokok pendidikan politik yang disertai dengan landasan kesejahteraan. Dikatakan Andri, inti dari pendidikan politik adalah bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. "Sehingga fungsi dan dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai perannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik," urainya.
Sedangkan Alpian menyebut tujuan politik di atas dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama tercapainya. Fungsi politik dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri.
"Meski berbeda masalah masa dahulu dengan sekarang, namun yang harus diwaspadai dan selalu ingat adalah semangat kebangkitan nasional dirasa telah menurun khususnya dalam membina nation varacter building. Padahal sesungguhnya kebangkitan nasional Indonesia adalah bangsa Indonesia memiliki rasa solidaritas yang tinggi rasa persatuan dan kesatuan," ujar Alpian.
Sedangkan pengurus Partai Perindo yang juga anggota DPRD Musi Banyuasin Senen menyampaikan bahwa semua tidak terlepas dari politik. Jika politik digunakan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnyapun tidak baik pula. "Pendidikan politik tidak lepas dari pendidikan ahlak, siapapun itu tidak memandang dia laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, di semua lini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Partai Perindo Babat Toman Romsi Kuris menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam acara edukasi politik yang digelar oleh DPD Partai Perindo Musi Banyuasin di kantor DPC Babat Toman, Desa Beruge.
Dalam acara edukasi ini peserta antusian dalam diskusi pada sesi tanya jawab. Muncul beberapa pertanyan masyarakat tentang masalah pendidikan politik maupun terkait masalah kemasyarakatan terkait pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan.
Edukasi Politik dihadiri Ketua DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Andri Septa, Sekretaris DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Heri Yanto, dan Bendahara DPD Partai Perindo Musi Banyuasin Eka Rahma, serta anggota DPRD Muba dari Partai Perindo Dapil I Alpian, Dapil II Senen. (Baca juga: Sukseskan Pilkada Serentak 2020, Perindo Jabar Panaskan Mesin Partai)
Andri Septa mengatakan bahwa politik adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. "Dewasa ini banyak stigma negatif tentang politik. Melalui proses sosial politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat," katanya. (Baca juga: Fogging Partai Perindo Bangka Selatan, Warga: Sangat Bermanfaat Terlebih Memasuki Musim Penghujan)
"Mayoritas masyarakat mengartikan politik sebagai segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Seyogyanya ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, elit partai politik dan partai-partai politik serta masyarakat agar hal tersebut tidak salah kaprah," lanjut Andri. Pentingnya pendidikan politik akan memberikan pemahaman yang baik terhadap moral dan etika, sehingga tidak terjebak dalam paradigma politik yang salah.
Dia menambahkan, pendidikan politik yang diharapkan adalah pendidikan untuk membentuk individu menjadi persiapan negara yang bertanggung jawab secara etika, dan moral untuk mencapai tujuan negara. "Demokrasi yang berkualitas adalah yang mampu mewujudkan cita-cita negara dan sesuai dengan pembukaan undang-undang Dasar 1945 alinea keempat," ujarnya.
Menurut Andri, berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda, maka yang menjadi landasan hukum pendidikan politik ada beberapa. "Yaitu landasan ideologis yakni Pancasila, landasan konstitusi UUD 1945, landasan operasional GBHN, dan landasan historis Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945," katanya.
Landasan yang tersebut, kata dia, adalah landasan pokok pendidikan politik yang disertai dengan landasan kesejahteraan. Dikatakan Andri, inti dari pendidikan politik adalah bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. "Sehingga fungsi dan dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai perannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik," urainya.
Sedangkan Alpian menyebut tujuan politik di atas dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama tercapainya. Fungsi politik dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri.
"Meski berbeda masalah masa dahulu dengan sekarang, namun yang harus diwaspadai dan selalu ingat adalah semangat kebangkitan nasional dirasa telah menurun khususnya dalam membina nation varacter building. Padahal sesungguhnya kebangkitan nasional Indonesia adalah bangsa Indonesia memiliki rasa solidaritas yang tinggi rasa persatuan dan kesatuan," ujar Alpian.
Sedangkan pengurus Partai Perindo yang juga anggota DPRD Musi Banyuasin Senen menyampaikan bahwa semua tidak terlepas dari politik. Jika politik digunakan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnyapun tidak baik pula. "Pendidikan politik tidak lepas dari pendidikan ahlak, siapapun itu tidak memandang dia laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, di semua lini," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Partai Perindo Babat Toman Romsi Kuris menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir dalam acara edukasi politik yang digelar oleh DPD Partai Perindo Musi Banyuasin di kantor DPC Babat Toman, Desa Beruge.
Dalam acara edukasi ini peserta antusian dalam diskusi pada sesi tanya jawab. Muncul beberapa pertanyan masyarakat tentang masalah pendidikan politik maupun terkait masalah kemasyarakatan terkait pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan.
(shf)
Lihat Juga :
