Sejumlah Pemuda dan Mahasiswa di Bandung Ini Unjuk Rasa Protes Habib Rizieq
Jum'at, 20 November 2020 - 16:11 WIB
loading...
Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kerakyatan Anti Makar (AKAM) Jawa Barat berunjuk rasa memprotes kegiatan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan massa. SINDOnews/Agung
A
A
A
BANDUNG - Sejumlah pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kerakyatan Anti Makar (AKAM) Jawa Barat berunjuk rasa memprotes kegiatan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan massa.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Taman Vanda, tepat di depan Mapolrestabes Bandung itu, AKAM menilai, kegiatan Habib Rizieq di tengah pandemi COVID-19 mengancam kesehatan masyarakat. "Kami kecewa, padahal selama ini pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi pandemi," tegas Koordinator AKAM, Gagah Rusmaji di sela aksi unjuk rasa, Jumat (20/11/2010).
Gagah juga menilai, selain melanggar protokol kesehatan, kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq dan FPI pun mengganggu kondusivitas di masyarakat. Sebab, dalam aksinya, Habib Rizieq dan FPI melontarkan pernyataan-pernyataan yang bisa memecah belah bangsa. "Masyarakat tidak membutuhkan keramaian, yang dibutuhkan bagaimana menjaga protokol kesehatan dan persatuan sesama anak bangsa," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak, Habib Rizieq menghentikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, termasuk berpotensi memecah belah bangsa.
Gagah menekankan, tidak hanya bagi Habib Rizieq dan FPI, pihaknya juga meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya ormas-ormas keagamaan lainnya untuk menghentikan kegiatan serupa. "Kami menolak keras ormas dan kelompok masyarakat, khususnya yang mengatasnamakan identitas agama untuk menghentikan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dan yang berpotensi memecah belah bangsa," tegas Gagah. (Baca: Atribut FPI Dibersihkan TNI, Ansor NU Blitar: TNI Sudah Gregetan).
Gagah menambahkan, pihaknya pun menuntut pemerintah daerah, termasuk para keamanan, agar bertindak lebih tegas melarang berbagai kegiatan-kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dan berpotensi memecah belah bangsa. "Kami mendukung penuh pemerintah daerah dan aparat keamanan. Pemerintah daerah dan aparat keamana harus lebih tegas. Jika tidak, sudah seharusnya diberi sanksi," tandasnya.
Dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Taman Vanda, tepat di depan Mapolrestabes Bandung itu, AKAM menilai, kegiatan Habib Rizieq di tengah pandemi COVID-19 mengancam kesehatan masyarakat. "Kami kecewa, padahal selama ini pemerintah sudah berusaha keras untuk mengatasi pandemi," tegas Koordinator AKAM, Gagah Rusmaji di sela aksi unjuk rasa, Jumat (20/11/2010).
Gagah juga menilai, selain melanggar protokol kesehatan, kegiatan yang dilakukan Habib Rizieq dan FPI pun mengganggu kondusivitas di masyarakat. Sebab, dalam aksinya, Habib Rizieq dan FPI melontarkan pernyataan-pernyataan yang bisa memecah belah bangsa. "Masyarakat tidak membutuhkan keramaian, yang dibutuhkan bagaimana menjaga protokol kesehatan dan persatuan sesama anak bangsa," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak, Habib Rizieq menghentikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, termasuk berpotensi memecah belah bangsa.
Gagah menekankan, tidak hanya bagi Habib Rizieq dan FPI, pihaknya juga meminta seluruh elemen masyarakat, khususnya ormas-ormas keagamaan lainnya untuk menghentikan kegiatan serupa. "Kami menolak keras ormas dan kelompok masyarakat, khususnya yang mengatasnamakan identitas agama untuk menghentikan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dan yang berpotensi memecah belah bangsa," tegas Gagah. (Baca: Atribut FPI Dibersihkan TNI, Ansor NU Blitar: TNI Sudah Gregetan).
Gagah menambahkan, pihaknya pun menuntut pemerintah daerah, termasuk para keamanan, agar bertindak lebih tegas melarang berbagai kegiatan-kegiatan yang melanggar protokol kesehatan dan berpotensi memecah belah bangsa. "Kami mendukung penuh pemerintah daerah dan aparat keamanan. Pemerintah daerah dan aparat keamana harus lebih tegas. Jika tidak, sudah seharusnya diberi sanksi," tandasnya.
(nag)
Lihat Juga :
