Gelar Baksos di Tasikmalaya, HMS Center: Pemerintah Tak Konsisten soal Larangan Mudik
Minggu, 10 Mei 2020 - 22:51 WIB
loading...
Ketua Umum HMS Center, Hardjuno Wiwoho menilai pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan soal larangan mudik Lebaran dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Foto/Ist
A
A
A
TASIKMALAYA - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menilai pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan kebijakan soal larangan mudik Lebaran dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
Hal ini terlihat dari mencuatnya pandangan berbeda bahkan berseberangan antara beberapa pejabat pemerintah pusat serta berubah-ubah aturan mudik yang sedang mengemuka di ruang publik. (Baca juga: Separuh Lebih Pasien Positif COVID-19 Tenaga Medis, RSUD Padang Panjang Ditutup)
Menurutnya, silang pendapat antar pejabat pemerintah ini menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah penanganan COVID-19 belum tertangani dengan baik. "Saya melihat, persoalan elementer saat ini, tidak konsistennya kebijakan satu sama lain. Inkonsistensi kebijakan menggambarkan buruknya koordinasi," ujar Hardjuno di sela-sela Bakti Sosial (Baksos) di Tasikmalaya , Jawa Barat, Minggu (10/5/2020).
Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Lily Wahid, Bendahara Umum Pambudi Pamungkas Karyo serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan D`Hiru.
Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, Tangerang dan Banten. Dalam Baksos ini, HMS Center membagikan 3.500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak COVID-19 di Tasikmalaya.
"Saya kira, demi menekan persebaran virus corona ke daerah maka pemerintah harus bersikap tegas untuk melarang aktivitas mudik Lebaran. Jangan bersikap ambigu dan inkonsisten," tegasnya.
Hardjuno berharap pemerintah segera memperbaiki koordinasi lintas sektoral. Hal ini disebabkan manajemen pengelolaan mudik tidak berbasis data yang akurat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi terkait.
Karena itu, dia meminta pemerintah meredesign manajemen dan strategi komunikasi penangan COVID-19 ke depan yang belum berbatas waktu kapan berakhirnya. "Jika tidak, bisa menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan berpotensi “digoreng” oleh aktor tertentu yang dapat menimbulkan berbagai persepsi liar di ruang publik," ujarnya.
Sementara itu, D’Hiru mengatakan sejak diberlakukannya kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta maupun kota lainnya, membuat perekonomian berbagai bidang industri menjadi surut.
Menurutnya, pandemik COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Akibat adanya penurunan ekonomi tersebut, masyarakat berekonomi lemah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
"Karena itulah, HMS Center terus hadir di tengah masyarakat. HMS Center berikhtiar untuk terus membantu masyarakat dan demi kemaslahatan umat," katanya.
Hal ini terlihat dari mencuatnya pandangan berbeda bahkan berseberangan antara beberapa pejabat pemerintah pusat serta berubah-ubah aturan mudik yang sedang mengemuka di ruang publik. (Baca juga: Separuh Lebih Pasien Positif COVID-19 Tenaga Medis, RSUD Padang Panjang Ditutup)
Menurutnya, silang pendapat antar pejabat pemerintah ini menunjukkan manajemen komunikasi pemerintah penanganan COVID-19 belum tertangani dengan baik. "Saya melihat, persoalan elementer saat ini, tidak konsistennya kebijakan satu sama lain. Inkonsistensi kebijakan menggambarkan buruknya koordinasi," ujar Hardjuno di sela-sela Bakti Sosial (Baksos) di Tasikmalaya , Jawa Barat, Minggu (10/5/2020).
Hadir dalam acara Baksos ini Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, Dewan Pembina Lily Wahid, Bendahara Umum Pambudi Pamungkas Karyo serta Ketua Tim Advokasi Kesehatan D`Hiru.
Sebelumnya, HMS Center menggelar kegiatan di beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bogor, Tangerang dan Banten. Dalam Baksos ini, HMS Center membagikan 3.500 paket Jamu Herbal Kenkona kepada warga yang terdampak COVID-19 di Tasikmalaya.
"Saya kira, demi menekan persebaran virus corona ke daerah maka pemerintah harus bersikap tegas untuk melarang aktivitas mudik Lebaran. Jangan bersikap ambigu dan inkonsisten," tegasnya.
Hardjuno berharap pemerintah segera memperbaiki koordinasi lintas sektoral. Hal ini disebabkan manajemen pengelolaan mudik tidak berbasis data yang akurat. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kebijakan antar instansi terkait.
Karena itu, dia meminta pemerintah meredesign manajemen dan strategi komunikasi penangan COVID-19 ke depan yang belum berbatas waktu kapan berakhirnya. "Jika tidak, bisa menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dan berpotensi “digoreng” oleh aktor tertentu yang dapat menimbulkan berbagai persepsi liar di ruang publik," ujarnya.
Sementara itu, D’Hiru mengatakan sejak diberlakukannya kebijakan mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta maupun kota lainnya, membuat perekonomian berbagai bidang industri menjadi surut.
Menurutnya, pandemik COVID-19 tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Akibat adanya penurunan ekonomi tersebut, masyarakat berekonomi lemah semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
"Karena itulah, HMS Center terus hadir di tengah masyarakat. HMS Center berikhtiar untuk terus membantu masyarakat dan demi kemaslahatan umat," katanya.
(shf)
Lihat Juga :
