Terdampak COVID-19, RAPBD Jawa Timur Turun Menjadi Rp32,4 Triliun
Selasa, 17 November 2020 - 07:55 WIB
loading...
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
SURABAYA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur (Jatim) Tahun 2021 diperkirakan mencapai Rp32,4 triliun.
Angka itu lebih rendah dibanding Perubahan APBD Jatim 2020 yang ditetapkan sebesar Rp33,8 triliun. Angka itu juga jauh di bawah APBD murni 2020 yakni Rp35,1 triliun.
“Sejak tahun anggaran 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah terkena pandemi COVID-19. Sehingga belanja daerah tahun anggaran 2021 juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan dampak serta pemulihan dari pandemi COVID-19. Baik dari segi perekonomian, kesehatan, serta penyediaan jaring pengaman sosial,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (16/11/2020).
Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, lanjut Khofifah, pembiayaan masih fokus pada penanganan dampak COVID-19.
"Maka, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan pandemi virus ini," ujar Khofifah.
Angka itu lebih rendah dibanding Perubahan APBD Jatim 2020 yang ditetapkan sebesar Rp33,8 triliun. Angka itu juga jauh di bawah APBD murni 2020 yakni Rp35,1 triliun.
“Sejak tahun anggaran 2020, hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, telah terkena pandemi COVID-19. Sehingga belanja daerah tahun anggaran 2021 juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan dampak serta pemulihan dari pandemi COVID-19. Baik dari segi perekonomian, kesehatan, serta penyediaan jaring pengaman sosial,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (16/11/2020).
Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, lanjut Khofifah, pembiayaan masih fokus pada penanganan dampak COVID-19.
"Maka, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk percepatan penanganan pandemi virus ini," ujar Khofifah.
Lihat Juga :
