Amini Penyataan Rusdy saat Debat Pilgub, DPRD Sulteng : Anggaran Pendidikan Sulteng Memang 9,07 Persen

PALU - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Yahdi Basma mengamini pernyataan Calon Gubernur Sulteng Rusdy Mastura perihal besaran dana anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sulteng pada sektor pendidikan baru 9 %.

Menurutnya Rusdy sudah memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. "Soal anggaran pendidikan Provinsi Sulteng Tahun 2020 memang hanya 9,07 % bukan 20%. Jadi benar sudah angka dan data yang disampaikan Pak Rusdy saat Debat II Pilgub kemarin," jelas Yahdi Basma dalam keterangan tertulisnya di Kota Palu, Sulteng.

Padahal bila merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Baik alokasi melalui intervensi anggaran Pemerintah Pusat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Karenanya apa yang sudah dipaparkan Hidayat Lamakarate dalam debat kandidat Pilgub Sulteng 2020 merupakan sebuah informasi yang keliru. Dia pun merasa heran kenapa kekeliruan tersebut bisa terjadi mengingat Hidayat merupakan mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng . (Baca: Uji Coba Selesai, Malioboro Mulai Resmi Ditutup 3 Jam Tiap Hari).

Oleh sebab itu, sebagai wakil rakyat dirinya berkewajiban untuk meluruskan kekeliruan tersebut agar tidak terjadi disinformasi di masyarakat. Supaya, dia melanjutkan, tidak terjadi kegaduhan dikemudian hari.

Kembali Yahdi menegaskan Pemprov Sulteng hanya mengalokasikan dana anggaran untuk urusan pendidikan hanya sebesar Rp 4,1 miliar atau 9,07 % dari Total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulteng tahun 2020 yakni Rp 4,4 triliun rupiah. "Angka inilah yg secara verbal disebut oleh Calon Gubernur Sulteng nomor urut 2 Rusdy Mastura dengan gunakan frasa hanya 9 % lebih pada debat lalu," imbuh Yahdi. (Baca: Anak Tiri Pembunuh Takmir Masjid di Gresik Segera Diadili).

Lebih dari itu, dia juga mengungkapkan data tersebut sebenarnya bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah, tambah dia, tidak pernah menutupi setiap anggaran khususnya di bidang pendidikan. "Untuk membuka data kuantitatif progres urusan pendidikan di semua daerah se-Indonesia itu tidaklah sulit. Cukup dengan buka laman resmi milik Kemendikbud : http://npd.kemdikbud.go.id siapapun bisa melihat tanpa terkecuali," pungkas Yahdi.