Bikin Malu, Setop Polemik Bansos Antara Pemprov DKI dan Pusat

JAKARTA - Polemik bantuan sosial (bansos) antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta memunculkan reaksi dari sebuah fraksi di DPRD DKI. Fraksi NasDem meminta permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Corona diselesaikan dengan duduk bersama.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino mengatakan, sudah bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Semua pihak harus bersinergi untuk meminimalisir beban masyarakat akibat berhentinya beberapa sektor akibat pandemi. Seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat.

"Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama-sama membantu rakyat yang sedang kesusahan,” ujar Wibi dalam siaran tertulisnya, Minggu (10/5/2020). ( Baca:Pasien Corona Meninggal, 2 Anggota Keluarga Tolak Isolasi oleh Petugas )

Dia tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut, baik pusat ataupun daerah. Karena yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan. “Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI,” ucapnya.

Wibi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Ini semua akibat defisit anggaran di APBD DKI akibat Corona.

“Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov DKI fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang berhak tidak dapat, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,” ujarnya.