Anggota DPRD Ini Kritisi Penanganan Pandemi Covid-19 di Jatim
Minggu, 10 Mei 2020 - 10:00 WIB
loading...
A
A
A
Penanganan terhadap klaster-klaster penyebaran juga relatif lambat. Sehingga virus sudah terlanjur menyebar. ”Khususnya klaster Temboro, Magetan. Ini sangat disayangkan,” ujar Deni yang terpilih sebagai anggota DPRD Jatim dari dapil Jatim IX, termasuk di dalamnya Kabupaten Magetan.
Adapun terkait jaring pengaman sosial, Deni meminta Pemprov Jatim untuk memperluas penerima bantuan. ”Pada tahap berikutnya, masih dimungkinkan ada penambahan dari skema yang ditawarkan Pemprov Jatim saat ini, karena kami melihatnya masih kurang. Dampak Covid-19 ini sangat luas. Sehingga Pemprov Jatim bisa menambah lagi anggarannya,” papar Deni.
Deni menambahkan, skema jaring pengaman sosial Pemprov Jatim hanya menjangkau 1,08 juta penerima manfaat, yaitu sekitar 333.000 untuk program top-up BPNT (bantuan pangan non tunai) warga di kelurahan dan 750.000 keluarga untuk program bantuan pangan.
Dari 750.655 penerima bantuan pangan, itu pun 95.000 di antaranya dikhususkan untuk warga Jatim yang tinggal di perantauan atau warga non-Jatim yang tinggal di Jatim.
”Sedangkan sekarang banyak perantauan warga Jatim yang pulang kampung ke Jatim, ini perlu diperhatikan. Pemprov Jatim perlu melakukan pendataan secara lebih cermat dan membikin skema yang lebih luas untuk membantu mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menambah 10 rumah sakit yang mengajukan diri untuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ini tersebar di banyak daerah di Jatim. Sehingga, total di Jatim ada 85 rumah sakit rujukan. Dari 85 rumah sakit rujukan ini, ada 2.499 total ruang isolasi dan ruang observasi.
Adapun terkait jaring pengaman sosial, Deni meminta Pemprov Jatim untuk memperluas penerima bantuan. ”Pada tahap berikutnya, masih dimungkinkan ada penambahan dari skema yang ditawarkan Pemprov Jatim saat ini, karena kami melihatnya masih kurang. Dampak Covid-19 ini sangat luas. Sehingga Pemprov Jatim bisa menambah lagi anggarannya,” papar Deni.
Deni menambahkan, skema jaring pengaman sosial Pemprov Jatim hanya menjangkau 1,08 juta penerima manfaat, yaitu sekitar 333.000 untuk program top-up BPNT (bantuan pangan non tunai) warga di kelurahan dan 750.000 keluarga untuk program bantuan pangan.
Dari 750.655 penerima bantuan pangan, itu pun 95.000 di antaranya dikhususkan untuk warga Jatim yang tinggal di perantauan atau warga non-Jatim yang tinggal di Jatim.
”Sedangkan sekarang banyak perantauan warga Jatim yang pulang kampung ke Jatim, ini perlu diperhatikan. Pemprov Jatim perlu melakukan pendataan secara lebih cermat dan membikin skema yang lebih luas untuk membantu mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menambah 10 rumah sakit yang mengajukan diri untuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 ini tersebar di banyak daerah di Jatim. Sehingga, total di Jatim ada 85 rumah sakit rujukan. Dari 85 rumah sakit rujukan ini, ada 2.499 total ruang isolasi dan ruang observasi.
Lihat Juga :
