Khofifah Minta Perangkat Daerah Perkuat Inovasi dan Budaya Kerja Kolaboratif
Sabtu, 14 November 2020 - 02:01 WIB
loading...
Gubernur Khofifah Indar Parawansa.Foto/dok
A
A
A
BATU - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan agar Perangkat Daerah dan kabupaten/ kota dapat fokus pada pencapaian prioritas pembangunan daerah.
Hal tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi rembug nyekrup dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersinergi serta mengoptimalkan pemanfaatan transformasi digital dalam pencapaian kinerja.
Gubernur Khofifah menambahkan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi Indikator Kinerja Utama serta telah tertuang dalam RPJMD. Sedangkan tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.(Baca juga: Kakek di Blitar Tergantung di Pohon Mangga, Adik Kandung Histeris )
"Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi," Kata Gubernur Khofifah.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Provinsi dan Penghargaan Pelayanan Publik (KOVABLIk) serta Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) di Singhasari Resort Batu.
Gubernur Khofifah menjelaskan, dalam penerapan SAKIP, Perangkat Daerah mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya. Ini terlihat dengan semakin meningkatnya Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai kategori AA dan A, sedangkan 4 (empat) Perangkat Daerah lainnya dengan Kategori BB.(Baca juga: Ikuti Google Maps Mobil Ini Malah Tersesat di Tengah Hutan Angker )
"Seiring dengan bertambahnya Perangkat Daerah yang semakin baik dalam penerapan SAKIP, diharapkan berdampak positif terhadap pencapaian pembangunan daerah," jelasnya.
Orang nomor satu di Jatim ini berharap Perangkat Daerah berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dan terus mendorong efektivitas dan efisiensi , terutama dalam kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Setiap Perangkat Daerah harus berinovasi dalam pencapaian kinerja melalui transformasi digital agar saling sinergi dan saling terkoneksi.
"Seperti halnya transformasi digital untuk pemulihan ekonomi dalam hal ini menggerakkan UMKM melalui penjualan secara online dengan memasukkan mereka pada marketplace serta membangun akses pemasaran secara virtual dengan para diaspora dari berbagai negara. Kedepannya setiap Perangkat Daerah harus dapat beriringan melakukan literasi digital. Kita juga harus mengubah mindset bekerja, dari mental menyerap anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan," terangnya.
Selain itu, lanjut Gubernur Khofifah, penerapan SAKIP untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi membutuhkan penerapan Budaya Kerja yang berperan sebagai role model terciptanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang berorientasi hasil.
"Budaya Kerja ASN diharapkan akan berorientasi pada produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," urainya.
Gubernur yang baru saja menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Joko Widodo ini menegaskan sebagai bentuk upaya peningkatan budaya kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha menumbuhkan embrio melalui pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada setiap unit kerja di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
"Tahun ini Kelompok Budaya Kerja yang aktif dan berprestasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Tahun 2019 terdiri dari 120 KBK dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 190 KBK yang aktif dan berprestasi," tegasnya.
Hal tersebut dapat dicapai melalui kolaborasi rembug nyekrup dalam pelaksanaan program pembangunan yang bersinergi serta mengoptimalkan pemanfaatan transformasi digital dalam pencapaian kinerja.
Gubernur Khofifah menambahkan Indeks Reformasi Birokrasi menjadi Indikator Kinerja Utama serta telah tertuang dalam RPJMD. Sedangkan tujuan utama Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.(Baca juga: Kakek di Blitar Tergantung di Pohon Mangga, Adik Kandung Histeris )
"Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi," Kata Gubernur Khofifah.
Hal tersebut disampaikan dalam acara Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Provinsi dan Penghargaan Pelayanan Publik (KOVABLIk) serta Kompetisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) di Singhasari Resort Batu.
Gubernur Khofifah menjelaskan, dalam penerapan SAKIP, Perangkat Daerah mengalami peningkatan dari tahun tahun sebelumnya. Ini terlihat dengan semakin meningkatnya Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai kategori AA dan A, sedangkan 4 (empat) Perangkat Daerah lainnya dengan Kategori BB.(Baca juga: Ikuti Google Maps Mobil Ini Malah Tersesat di Tengah Hutan Angker )
"Seiring dengan bertambahnya Perangkat Daerah yang semakin baik dalam penerapan SAKIP, diharapkan berdampak positif terhadap pencapaian pembangunan daerah," jelasnya.
Orang nomor satu di Jatim ini berharap Perangkat Daerah berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dan terus mendorong efektivitas dan efisiensi , terutama dalam kondisi pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Setiap Perangkat Daerah harus berinovasi dalam pencapaian kinerja melalui transformasi digital agar saling sinergi dan saling terkoneksi.
"Seperti halnya transformasi digital untuk pemulihan ekonomi dalam hal ini menggerakkan UMKM melalui penjualan secara online dengan memasukkan mereka pada marketplace serta membangun akses pemasaran secara virtual dengan para diaspora dari berbagai negara. Kedepannya setiap Perangkat Daerah harus dapat beriringan melakukan literasi digital. Kita juga harus mengubah mindset bekerja, dari mental menyerap anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan," terangnya.
Selain itu, lanjut Gubernur Khofifah, penerapan SAKIP untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi membutuhkan penerapan Budaya Kerja yang berperan sebagai role model terciptanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara menjadi budaya yang berorientasi hasil.
"Budaya Kerja ASN diharapkan akan berorientasi pada produktivitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," urainya.
Gubernur yang baru saja menerima penghargaan Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Joko Widodo ini menegaskan sebagai bentuk upaya peningkatan budaya kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha menumbuhkan embrio melalui pembentukan Kelompok Budaya Kerja pada setiap unit kerja di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
"Tahun ini Kelompok Budaya Kerja yang aktif dan berprestasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Tahun 2019 terdiri dari 120 KBK dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 190 KBK yang aktif dan berprestasi," tegasnya.
(msd)
Lihat Juga :
