Waduh, 9 Juta Penduduk Jabar Masih BAB Sembarangan

BANDUNG - Sekitar 9 juta penduduk Jawa Barat tercatat masih menghadapi persoalan sanitasi atau buang air besar (BAB) sembarangan. Persoalan ini mestinya menjadi perhatian pemerintah daerah agar kesehatan masyarakat lebih terjaga.

Ketua Yayasan Odesa Indonesia Faiz Manshur mengatakan, data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020 dari website Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, secara nasional masih terdapat 32,24 juta jiwa masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Sementara d i Jawa Barat ada 9 juta penduduk. "Kalau kita hubungkan dengan kemiskinan, masalah kesejahteraan akses air bersih dan perilaku hidup tak sehat paling dominan di dalamnya,” kata Faiz Manshur dalam siaran persnya, Kamis (12/11/2020).

Menurut dia, jumlah warga ini perlu diungkap terus karena sekarang persoalan sanitasi merupakan persoalan Hak Asasi Manusia. Berapapun prosentasenya harus segera diselesaikan arah kerja pembangunan pemerintah harus memenuhi hak akses sanitasi.

Dia mencontohkan, di Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yang datanya sudah 90 persen warganya tidak BABS, tetapi angka rumah tangga yang Buang Air Besar Sembarangan lebih dari 1.500 keluarga. Jika setiap keluarga jumlahnya empat orang, maka diproduksi kasus BABS mencapai 5 ribu hingga 6 ribu orang.

Kabupaten Bandung dari jumlah penduduk 3,93 juta jiwa, terdapat 646,26 ribu jiwa masih BABS. Lebih ironi lagi menurut Faiz Manshur, kawasan Perkotaan di Bandung juga sangat memprihatinkan. (Baca: Baku Tembak dengan Polisi, Perampok di Muba Meregang Nyawa).

Selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan Kota Bandung tidak memiliki terobosan khusus guna menjawab problem sanitasi yang akut di Metropolitan Kota Bandung. "Pasalnya sampai saat ini masih terdapat angka yang mencengangkan. Dari 2,25 juta jiwa, terdapat 716,35 ribu jiwa masih Buang Air Besar Sembarangan," tegas dia.

Menurut dia, banyak kepala daerah yang belum cakap mengambil peran dalam pembangunan karena hampir semua pembangunan sering tidak berkorelasi dengan masalah rakyat miskin. (Baca: ASN Bandung Barat Mengira Bupatinya Sedang Sakit, Ternyata Diperiksa KPK).

Menurut Faiz Manshur, kelemahan pemerintah, terutama yang memiliki persinggungan langsung dengan masyarakat yaitu Bupati dan Walikota selama ini minim pengetahuan soal sanitasi sehingga komitmen perjuangannya lemah. “Politisi banyak yang lemah kalau sudah urusan dengan warga miskin sehingga masalah sanitasi belum dijadikan acuan kerja pengentasan kemiskinan,” jelas Faiz.

Padahal menurut Faiz, masalah sanitasi buruk itu sudah menjadi fakta berdampak mengekalkan kemiskinan. "Dengan akses sanitasi yang layak bagi setiap warga, sebagian dari problem kesejahteraan orang miskin akan teratasi," pungkasnya.