Tolak Laporan Soal Poligami, Bawaslu Kota Tangsel Dilaporkan ke DKPP
Rabu, 11 November 2020 - 22:27 WIB
loading...
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pelaporan tersebut dilakukan lantaran Bawaslu Kota Tangsel tidak menindaklanjuti laporan terkait dugaan kesalahan administrasi dalam Formulir BB.2 KWK Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel 2020 milik Benyamin Davnie.
Pelapor, Rivaldi Guci mengatakan, dalam formulir tersebut, Benyamin menuliskan nama istrinya yaitu HJ. Tini Indrayanthi. Tapi ternyata telah ditemukan ada fakta berbeda, dimana Benyamin memiliki istri yang lain yaitu, seorang perempuan yang bernama Lista Hurustiati. "Informasi yang dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka formulir BB.2 KWK milik Benyamin mengadung cacat yuridis dan seharusnya Komisi Pemilihan Umum membatalkan Surat keputusan KPU Tangsel Nomor: 233/HK.031-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2020). (Baca juga: Diintimidasi, Tim Hukum Benyamin Davnie-Pilar Lapor ke Polisi)
Dia mengungkapkan, Benyamin diduga juga telah melanggar ketentuan Pasal 184 UU nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 184 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000. "Namun anehnya Bawaslu Kota Tangsel melalui surat Pemberitahuan Nomor: 388/K/BT-08/PM.06.02/XI/2020 menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemillihan," tegas Rivaldi. (Baca juga: Ketua Pemenangan Dicelakai Pendukung Paslon Lain, Benyamin: Jangan Terpancing)
Untuk itu, dia bersama sejumlah pengacara melaporkan hasil keputusan Bawaslu Kota Tangsel tersebut ke DKPP. Rivaldi mengungkapkan, dirinya bersama beberapa melaporkan temuan tersebut pada hari ini Rabu (11/11/2020). "Saya telah menunjuk beberapa orang pengacara untuk mendampingi guna mengadukan hal ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia," tutupnya.
Pelapor, Rivaldi Guci mengatakan, dalam formulir tersebut, Benyamin menuliskan nama istrinya yaitu HJ. Tini Indrayanthi. Tapi ternyata telah ditemukan ada fakta berbeda, dimana Benyamin memiliki istri yang lain yaitu, seorang perempuan yang bernama Lista Hurustiati. "Informasi yang dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan bakal calon Wali Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, maka formulir BB.2 KWK milik Benyamin mengadung cacat yuridis dan seharusnya Komisi Pemilihan Umum membatalkan Surat keputusan KPU Tangsel Nomor: 233/HK.031-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2020). (Baca juga: Diintimidasi, Tim Hukum Benyamin Davnie-Pilar Lapor ke Polisi)
Dia mengungkapkan, Benyamin diduga juga telah melanggar ketentuan Pasal 184 UU nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Dalam Pasal 184 menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000 dan paling banyak Rp72.000.000. "Namun anehnya Bawaslu Kota Tangsel melalui surat Pemberitahuan Nomor: 388/K/BT-08/PM.06.02/XI/2020 menyatakan bahwa Laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemillihan," tegas Rivaldi. (Baca juga: Ketua Pemenangan Dicelakai Pendukung Paslon Lain, Benyamin: Jangan Terpancing)
Untuk itu, dia bersama sejumlah pengacara melaporkan hasil keputusan Bawaslu Kota Tangsel tersebut ke DKPP. Rivaldi mengungkapkan, dirinya bersama beberapa melaporkan temuan tersebut pada hari ini Rabu (11/11/2020). "Saya telah menunjuk beberapa orang pengacara untuk mendampingi guna mengadukan hal ini kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia," tutupnya.
(cip)
Lihat Juga :
