Anggaran Pokok 2021 Bakal Tekankan Pemulihan Ekonomi
Rabu, 11 November 2020 - 07:24 WIB
loading...
Kantor DPRD Makassar. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pokok Tahun 2021 Kota Makassar.
Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar , Ari Ashari mengatakan, pembahasan tersebut harus digenjot penyelesaiannya untuk ditetapkan. Mengingat waktu begitu mepet menjelang akhir tahun.
"Iya kita optimis toh tanggal 30 (November rampung). Ini sudah wajib kita laksanakan, jadi tidak boleh tidak," ujar Legislator Nasdem ini.
Pembahasan KUA PPAS tersebut tergolong telat. Namun padatnya agenda DPRD Kota Makassar , agenda itu baru bisa dimulai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, waktu tersisa kurang lebih 20 hari lagi.
Dia mengatakan pembahasan rancangan APBD Perubahan 2020 pada Agustus dinilai cukup kompleks. Kondisi ini dianggap cukup menyita waktu, meski akhirnya rancangan perubahan berujung penolakan. Namun Ari memastikan, hal tersebut tidak akan terulang pada pembahsan anggaran pokok 2021 yang akan datang ini.
"Kondisinya kan berbeda. Jadi ini kita pastikan tidak akan terlambat pembahasannya, apalagi ini pokok," papar Ari.
Baca Juga: Kementerian PUPR Ajukan Anggaran 2021 Sebesar Rp115,58 Triliun
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar William Laurin berharap, pembahasan anggaran pokok 2021 perlu dikaji mendalam. Kata dia, harus lebih mempertimbangkan persoalan ekonomi.
"Jadi kita harapkan di 2021 ini ada program-program ekonomi untuk selesaikan ini persoalan," tutur Wiliam.
Dia memastikan pembahasan bakal dikebut dan akan selesai sebelum batas waktu. Harapannya, tidak akan lagi terjadi persoalan antara eksekutif dan legislatif. "Kami harapkan eksekutif dengan kami legislatif bersinergi dengan baik untuk menyelesaikan hal ini," katanya.
Anggota Komisi B Bidang Keuangan DPRD Kota Makassar , Hasanuddin Leo sebelumnya juga berharap, APBD Pokok 2021 harus didorong pada program pemulihan ekonomi. Dengan memadukan perbaikan ekonomi jangka pendek sebagai solusi bagi pekerja dan program jangka panjang untuk pemulihan Makassar.
"Kondisi Makassar yang akan datang itu akan menjadi pertimbangan yang sangat matang untuk melahirkan program di 2021 dan bagaimana memastikan pemulihan ekonomi ini jalan, kita akan dorong ini," pungkasnya.
Baca Juga: Kemlu Usulkan Anggaran 2021 Sebesar Rp8,1 Triliun
Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar , Ari Ashari mengatakan, pembahasan tersebut harus digenjot penyelesaiannya untuk ditetapkan. Mengingat waktu begitu mepet menjelang akhir tahun.
"Iya kita optimis toh tanggal 30 (November rampung). Ini sudah wajib kita laksanakan, jadi tidak boleh tidak," ujar Legislator Nasdem ini.
Pembahasan KUA PPAS tersebut tergolong telat. Namun padatnya agenda DPRD Kota Makassar , agenda itu baru bisa dimulai. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, waktu tersisa kurang lebih 20 hari lagi.
Dia mengatakan pembahasan rancangan APBD Perubahan 2020 pada Agustus dinilai cukup kompleks. Kondisi ini dianggap cukup menyita waktu, meski akhirnya rancangan perubahan berujung penolakan. Namun Ari memastikan, hal tersebut tidak akan terulang pada pembahsan anggaran pokok 2021 yang akan datang ini.
"Kondisinya kan berbeda. Jadi ini kita pastikan tidak akan terlambat pembahasannya, apalagi ini pokok," papar Ari.
Baca Juga: Kementerian PUPR Ajukan Anggaran 2021 Sebesar Rp115,58 Triliun
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar William Laurin berharap, pembahasan anggaran pokok 2021 perlu dikaji mendalam. Kata dia, harus lebih mempertimbangkan persoalan ekonomi.
"Jadi kita harapkan di 2021 ini ada program-program ekonomi untuk selesaikan ini persoalan," tutur Wiliam.
Dia memastikan pembahasan bakal dikebut dan akan selesai sebelum batas waktu. Harapannya, tidak akan lagi terjadi persoalan antara eksekutif dan legislatif. "Kami harapkan eksekutif dengan kami legislatif bersinergi dengan baik untuk menyelesaikan hal ini," katanya.
Anggota Komisi B Bidang Keuangan DPRD Kota Makassar , Hasanuddin Leo sebelumnya juga berharap, APBD Pokok 2021 harus didorong pada program pemulihan ekonomi. Dengan memadukan perbaikan ekonomi jangka pendek sebagai solusi bagi pekerja dan program jangka panjang untuk pemulihan Makassar.
"Kondisi Makassar yang akan datang itu akan menjadi pertimbangan yang sangat matang untuk melahirkan program di 2021 dan bagaimana memastikan pemulihan ekonomi ini jalan, kita akan dorong ini," pungkasnya.
Baca Juga: Kemlu Usulkan Anggaran 2021 Sebesar Rp8,1 Triliun
(agn)
Lihat Juga :
