Cegah Politik Uang, PDIP Gelar Sayembara Berhadiah Rp10 Juta
loading...
ilustrasi
A
A
A
SURABAYA - DPC PDIP Kota Surabaya menggelar sayembara guna mewujudkan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Surabaya yang damai dan bersih. Dalam sayembara tersebut, siapapun yang bisa memberi bukti foto orang atau sekelompok orang yang merusak atribut pasangan calon (paslon) nomor urut 1 (Eri Cahyadi – Armudji), akan mendapat hadiah uang tunai Rp250.000 hingga Rp500.000.
Selain itu, barang siapa yang bisa memberi foto aktivitas penyuapan menjelang atau saat pencoblosan Pilwali Surabaya dan siap menjadi saksi, akan mendapat hadiah uang tunai Rp10 juta.
“Sayembara ini berlaku mulai hari ini hingga saat pencoblosan mendatang,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Surabaya, Anas Karno saat ditemui di Posko Banteng Lawas Surabaya, Minggu (8/11/2020).(Baca juga: Diduga Membelot Tak Dukung Eri-Armudji, Ada 3 Kader Diusulkan Dipecat PDIP )
Pengrusakan atribut kampanye dan penyuapan atau politik uang, lanjut Anas, tentu bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Dalam Pasal 69 huruf g jo Pasal 187 ayat 2 UU Pilkada disebutkan, merusak atribut kampanye diancam pidana penjara maksimal enam bulan dan atau denda Rp1 juta. Sedangkan terkait penyuapan diatur dalam Pasal 73 ayat 4 jo pasal 187 a UU Pilkada dengan ancaman hukuman maksimal 72 bulan dan denda Rp1 miliar.
“Pemberian barang atau uang itu dikatakan sebagai politik uang ketika disertai dengan ajakan memilih paslon tertentu. Selain itu, nilai barang atau uang itu harus lebih diatas Rp40.000. Itu sesuai aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” terang Anas.(Baca juga: Pro Rakyat Kecil, Machfud Arifin-Mujiaman Unggul di Survei Poltracking Indonesia )
Sementara itu, Ketua Banteng Lawas Surabaya, Saleh Ismail Mukadar menambahkan, pihaknya menggelar sayembara ini karena belakangan, praktik memberikan sembako pada masyarakat dengan ajakan memilih paslon tertentu sangat marak terjadi.
“Kami ingin politik Surabaya yang bersih. Kalau sudah dikotori money politik, maka Surabaya akan rusak. Kami junjung tinggi kebersamaan dan gotong royong,” imbuhnya.
Selain itu, barang siapa yang bisa memberi foto aktivitas penyuapan menjelang atau saat pencoblosan Pilwali Surabaya dan siap menjadi saksi, akan mendapat hadiah uang tunai Rp10 juta.
“Sayembara ini berlaku mulai hari ini hingga saat pencoblosan mendatang,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PDIP Surabaya, Anas Karno saat ditemui di Posko Banteng Lawas Surabaya, Minggu (8/11/2020).(Baca juga: Diduga Membelot Tak Dukung Eri-Armudji, Ada 3 Kader Diusulkan Dipecat PDIP )
Pengrusakan atribut kampanye dan penyuapan atau politik uang, lanjut Anas, tentu bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Dalam Pasal 69 huruf g jo Pasal 187 ayat 2 UU Pilkada disebutkan, merusak atribut kampanye diancam pidana penjara maksimal enam bulan dan atau denda Rp1 juta. Sedangkan terkait penyuapan diatur dalam Pasal 73 ayat 4 jo pasal 187 a UU Pilkada dengan ancaman hukuman maksimal 72 bulan dan denda Rp1 miliar.
“Pemberian barang atau uang itu dikatakan sebagai politik uang ketika disertai dengan ajakan memilih paslon tertentu. Selain itu, nilai barang atau uang itu harus lebih diatas Rp40.000. Itu sesuai aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” terang Anas.(Baca juga: Pro Rakyat Kecil, Machfud Arifin-Mujiaman Unggul di Survei Poltracking Indonesia )
Sementara itu, Ketua Banteng Lawas Surabaya, Saleh Ismail Mukadar menambahkan, pihaknya menggelar sayembara ini karena belakangan, praktik memberikan sembako pada masyarakat dengan ajakan memilih paslon tertentu sangat marak terjadi.
“Kami ingin politik Surabaya yang bersih. Kalau sudah dikotori money politik, maka Surabaya akan rusak. Kami junjung tinggi kebersamaan dan gotong royong,” imbuhnya.
(msd)
Explore More