Hadapi Debat Kandidat, Irman-Zunnun Siap Beberkan 5 Program Unggulan
loading...
Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH telah berada di Jakarta. Mereka bersiap mengikuti debat kandidat, Sabtu (7/11/2020) malam. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Debat kandidat Pilwalkot Makassar akan dilangsungkan Sabtu (7/11/2020). Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin NH telah berada di Jakarta untuk mengikuti debat yang menjadi salah satu rangkaian dalam Pilkada serentak 2020 .
Kandidat nomor urut 4 ini akan menyampaikan visi misi dan program unggulannya, pada acara yang akan disiarkan secara langsung salah satu stasiun TV nasional. Adapun program prioritas dari kandidat yang diusung tiga parpol ini, adalah BPJS Kesehatan Kelas III yang akan dibayarkan Pemkot Makassar. Program ini terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan. (Baca juga: BPJS Kesehatan dan BOS Kota Pasangan IMUN Sah-sah Saja Ditiru Kandidat Lain)
Diketahui, akibat pandemi Covid-19, terjadi krisis ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat menengah ke bawah. Mereka kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan. Jika menunggak, mereka tentu akan kesulitan mengakses pelayanan di rumah sakit.
"Salah satu beban masyarakat yang akan diambil alih pemerintah jika kami terpilih, adalah iuran BPJS Kesehatan masyarakat, khusus Kelas III," kata None (sapaan akrab Irman YL) di Jakarta, Jumat (6/2020).
Selanjutnya pelimpahan kewenangan ke tingkat RT. Pengurusan administrasi kependudukan, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Akte Kelahiran, yang selama ini harus dilakukan di Kantor Dinas Catatan Sipil, cukup dilakukan di tingkat RT. (Baca juga: Jelang Pilkada, ASN Banyak Melanggar Netralitas di Medsos)
Tidak hanya layanan administrasi kependudukan. Sejumlah perizinan juga bisa dilakukan di tingkat RT. Salah satunya, izin usaha.
"Kami akan melakukan downsizing (perampingan) pemerintahan. Hal ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah terobosan baru, pertama di Indonesia," ujarnya.
Dampak dari downsizing ini, beban kerja ketua RT akan bertambah. Karenanya mereka nanti akan diberi sejumlah fasilitas. Antara lain, upah setara UMR sebesar Rp3,1 juta, sepeda listrik, juga tablet. (Baca juga: KPK Ingatkan Cakada Waspadai Pamrih dari Sponsor Pilkada)
Mereka juga diberi kewenangan mengangkat dua tenaga kerja, untuk menangani administrasi dan operasional, yang juga akan diberi upah setara UMR. "Artinya, akan ada 10.000 lapangan kerja baru di tingkat RT," ungkap adik bungsu Syahrul Yasin Limpo ini.
Program ketiga, bantuan dana hibah untuk warga RT sebesar Rp15 juta-150 juta tergantung kondisi wilayahnya. Dana hibah pembangunan ini bisa digunakan untuk pembangunan, peningkatan skill warga hingga keamanan lingkungan di tingkat RT.
Kandidat nomor urut 4 ini akan menyampaikan visi misi dan program unggulannya, pada acara yang akan disiarkan secara langsung salah satu stasiun TV nasional. Adapun program prioritas dari kandidat yang diusung tiga parpol ini, adalah BPJS Kesehatan Kelas III yang akan dibayarkan Pemkot Makassar. Program ini terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat akan kesehatan. (Baca juga: BPJS Kesehatan dan BOS Kota Pasangan IMUN Sah-sah Saja Ditiru Kandidat Lain)
Diketahui, akibat pandemi Covid-19, terjadi krisis ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat menengah ke bawah. Mereka kesulitan membayar iuran BPJS Kesehatan. Jika menunggak, mereka tentu akan kesulitan mengakses pelayanan di rumah sakit.
"Salah satu beban masyarakat yang akan diambil alih pemerintah jika kami terpilih, adalah iuran BPJS Kesehatan masyarakat, khusus Kelas III," kata None (sapaan akrab Irman YL) di Jakarta, Jumat (6/2020).
Selanjutnya pelimpahan kewenangan ke tingkat RT. Pengurusan administrasi kependudukan, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta Akte Kelahiran, yang selama ini harus dilakukan di Kantor Dinas Catatan Sipil, cukup dilakukan di tingkat RT. (Baca juga: Jelang Pilkada, ASN Banyak Melanggar Netralitas di Medsos)
Tidak hanya layanan administrasi kependudukan. Sejumlah perizinan juga bisa dilakukan di tingkat RT. Salah satunya, izin usaha.
"Kami akan melakukan downsizing (perampingan) pemerintahan. Hal ini untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah terobosan baru, pertama di Indonesia," ujarnya.
Dampak dari downsizing ini, beban kerja ketua RT akan bertambah. Karenanya mereka nanti akan diberi sejumlah fasilitas. Antara lain, upah setara UMR sebesar Rp3,1 juta, sepeda listrik, juga tablet. (Baca juga: KPK Ingatkan Cakada Waspadai Pamrih dari Sponsor Pilkada)
Mereka juga diberi kewenangan mengangkat dua tenaga kerja, untuk menangani administrasi dan operasional, yang juga akan diberi upah setara UMR. "Artinya, akan ada 10.000 lapangan kerja baru di tingkat RT," ungkap adik bungsu Syahrul Yasin Limpo ini.
Program ketiga, bantuan dana hibah untuk warga RT sebesar Rp15 juta-150 juta tergantung kondisi wilayahnya. Dana hibah pembangunan ini bisa digunakan untuk pembangunan, peningkatan skill warga hingga keamanan lingkungan di tingkat RT.
Lihat Juga :
