Masyarakat Peduli Pemilu Minta Bawaslu dan Gakkumdu Tindak Tegas Pelanggaran
Rabu, 04 November 2020 - 10:01 WIB
loading...
Elemen Masyarakat Peduli Pemilu (EMPP) saat aksi di depan kantor Bawaslu Surabaya. Foto/SINDONews/HO/Ali Masduki
A
A
A
SURABAYA - Massa dari Elemen Masyarakat Peduli Pemilu (EMPP) meminta Bawaslu adil dalam penegakkan pelanggaran pemilu. Permintaan ini disampaikan saat unjuk rasa di kantor Bawaslu Kota Surabaya, Jalan Raya Tenggilis Mejoyo, Surabaya.
Massa berjumlah puluhan oranng ini membentangkan spanduk bertuliskan Bawaslu & Gakumdu Harus Tindak Tegas Pelanggar Pidana Pemilu, Jangan Gunakan Aset Negara Untuk Kampanye Terselubung, Bawaslu Jangan Takut Dengan Penguasa, dan Harus Tegakkan Pemilu Jurdil. Mereka ditemui Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar.
Kordinator EMPP, Iwan, mengatakan melalui aksi ini pihaknya meminta agar Bawaslu adil dalam penegakkan pelanggaran pemilu. “Agar Bawaslu bisa bersikap seadil-adilnya terhadap pelanggaran pemilu. Kita meminta agar Bawaslu menindak tegas pelanggaran pidana pemilu," kata Iwan.(Baca juga: Digerus Hujan, Turap Jembatan Penghubung Tuban-Bojonegoro Longsor )
Iwan menegaskan, fakta di lapangan terjadi berbagai laporan terkait Ketidaknetralan ASN, salah satunya gambar Walikota Tri Rismaharini yang ada di baliho calon nomor 1. Padahal, kata dia, Risma sebagai walikota juga belum mendapat ijin kampanye. Hal itu bahkan tidak ditindaklanjauti secara adil dan terkesan berat sebelah alias tidak netral.
“Bawaslu adalah pengawas pemilu tapi tidak melaksanakan kewajibannya secara netral dan adil. Bahkan berat sebelah alias berat pada salah satu calon, itu sama dengan menciderai proses pemilu di surabaya. Harusnya Bawaslu mengedepankan netralitas dan memegang teguh keadilan ini demi warga surabaya yang mengiginkan pemimpin kedepan adalah pemimpin yang tepat bukan pemimpin yang melakukan berbagai pelanggaran dan dibiarkan oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu,” tegasnya.
Massa berjumlah puluhan oranng ini membentangkan spanduk bertuliskan Bawaslu & Gakumdu Harus Tindak Tegas Pelanggar Pidana Pemilu, Jangan Gunakan Aset Negara Untuk Kampanye Terselubung, Bawaslu Jangan Takut Dengan Penguasa, dan Harus Tegakkan Pemilu Jurdil. Mereka ditemui Ketua Bawaslu Kota Surabaya Agil Akbar.
Kordinator EMPP, Iwan, mengatakan melalui aksi ini pihaknya meminta agar Bawaslu adil dalam penegakkan pelanggaran pemilu. “Agar Bawaslu bisa bersikap seadil-adilnya terhadap pelanggaran pemilu. Kita meminta agar Bawaslu menindak tegas pelanggaran pidana pemilu," kata Iwan.(Baca juga: Digerus Hujan, Turap Jembatan Penghubung Tuban-Bojonegoro Longsor )
Iwan menegaskan, fakta di lapangan terjadi berbagai laporan terkait Ketidaknetralan ASN, salah satunya gambar Walikota Tri Rismaharini yang ada di baliho calon nomor 1. Padahal, kata dia, Risma sebagai walikota juga belum mendapat ijin kampanye. Hal itu bahkan tidak ditindaklanjauti secara adil dan terkesan berat sebelah alias tidak netral.
“Bawaslu adalah pengawas pemilu tapi tidak melaksanakan kewajibannya secara netral dan adil. Bahkan berat sebelah alias berat pada salah satu calon, itu sama dengan menciderai proses pemilu di surabaya. Harusnya Bawaslu mengedepankan netralitas dan memegang teguh keadilan ini demi warga surabaya yang mengiginkan pemimpin kedepan adalah pemimpin yang tepat bukan pemimpin yang melakukan berbagai pelanggaran dan dibiarkan oleh Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu,” tegasnya.
Lihat Juga :
