Aktivis Kritik Pelaksanaan Debat Kandidat Pilkada Pangkep
Minggu, 01 November 2020 - 23:01 WIB
loading...
Ilustrasi. Foto: SINDOnews
A
A
A
PANGKEP - Pelaksanaan debat publik pilkada Kabupaten Pangkep jilid satu mendapat sorotan dari sejumlah aktivis. Penayangan debat secara live streaming dinilai tidak efektif, lantaran banyaknya wilayah terpencil di Kabupaten Pangkep.
Minimnya warga yang menonton debat pilkada tersebut terlihat dari jumlah penonton yang sampai pukul 18.00 Wita atau lima jam setelah debat selesai, jumlah 31 ribu kali ditonton. Jumlah ini tak mencapai 30 persen dari jumlah pemilih dalam DPT pilkada yang sebesar 236.945 orang.
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pangkep, Ansar menyayangkan langkah KPU Pangkep menayangkan debat via streaming YouTube. Menurutnya, banyak warga Pangkep yang berada di gunung maupun pulau yang tidak bisa menyaksikan debat karena tidak terjangkau sinyal.
Baca juga: MYL Janjikan Peningkatan Anggaran untuk Wilayah Kepulauan
"Debat ini penting bagi pemilih untuk tahu visi misi dan kualitas masing-masing calon. Dengan live streaming, banyak yang tidak bisa melihat debat," kata Ansar, Minggu (1/11/2020).
Selain menyoroti pelaksanaan debat dengan live streaming, PMII juga menilai metode debat KPU Pangkep tidak maksimal dalam memberi kesempatan kepada calon untuk mengeksplorasi gagasan. "Kesannya sekadar seremoni saja, sekadar menjalankan tahapan pemilukada saja," ucapnya.
"Semoga di debat kedua nanti bisa lebih baik dan bisa diakses masyarakat luas," ujarnya.
Sementara itu aktivis perempuan, Hania mengatakan, live streaming bukan satu-satunya cara untuk menyiarkan debat agar mudah diakses masyarakat. Ia meminta KPU Pangkep tidak lupa, bahwa Kabupaten Pangkep memiliki wilayah terpencil di pegunungan dan kepulauan terluar.
"Untuk wilayah daratan masih besar kemungkinan untuk menjangkaunya itupun bagi yang memang menunggu debat ini, sementara untuk kepulauan terluar dan pegunungan saya pastikan tidak bisa menjangkau, melihat dan mengakses debat kandidat tersebut," kata Hania.
Menurutnya, metode debat KPU juga tidak memberi waktu yang cukup untuk menjelaskan lebih jauh program dan visi misi mereka. "Tadi itu bukan debat tapi anda bertanya saya menjawab," ujarnya.
Baca juga: Salman Sanusi Tegaskan Keluarga Besarnya Dukung Chaidir-Suhartina
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pangkep, Yulianto Ardiwinata mengatakan, lebih baik debat mendatang digelar di Pangkep saja karena selain alasan efisiensi anggaran, juga terkait pandemi COVID-19 yang saat ini melanda. Yulianto yakin, pelaksanaan debat di Pangkep bisa lebih optimal dibanding di Makassar.
"Saran saya kepada KPU Pangkep, agar debat berikutnya dilaksanakan di Pangkep saja, kenapa harus jauh jauh ke Makassar, kenapa tidak dilaksanakan di Pangkep saja, kalau dilaksanakan di pangkep tentunya akan bisa menekan pengeluaran anggaran juga yang notabene bisa digunakan untuk optimalisasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi," terangnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Pangkep , Saiful Mujib saat dikonfirmasi belum merespons.
Minimnya warga yang menonton debat pilkada tersebut terlihat dari jumlah penonton yang sampai pukul 18.00 Wita atau lima jam setelah debat selesai, jumlah 31 ribu kali ditonton. Jumlah ini tak mencapai 30 persen dari jumlah pemilih dalam DPT pilkada yang sebesar 236.945 orang.
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pangkep, Ansar menyayangkan langkah KPU Pangkep menayangkan debat via streaming YouTube. Menurutnya, banyak warga Pangkep yang berada di gunung maupun pulau yang tidak bisa menyaksikan debat karena tidak terjangkau sinyal.
Baca juga: MYL Janjikan Peningkatan Anggaran untuk Wilayah Kepulauan
"Debat ini penting bagi pemilih untuk tahu visi misi dan kualitas masing-masing calon. Dengan live streaming, banyak yang tidak bisa melihat debat," kata Ansar, Minggu (1/11/2020).
Selain menyoroti pelaksanaan debat dengan live streaming, PMII juga menilai metode debat KPU Pangkep tidak maksimal dalam memberi kesempatan kepada calon untuk mengeksplorasi gagasan. "Kesannya sekadar seremoni saja, sekadar menjalankan tahapan pemilukada saja," ucapnya.
"Semoga di debat kedua nanti bisa lebih baik dan bisa diakses masyarakat luas," ujarnya.
Sementara itu aktivis perempuan, Hania mengatakan, live streaming bukan satu-satunya cara untuk menyiarkan debat agar mudah diakses masyarakat. Ia meminta KPU Pangkep tidak lupa, bahwa Kabupaten Pangkep memiliki wilayah terpencil di pegunungan dan kepulauan terluar.
"Untuk wilayah daratan masih besar kemungkinan untuk menjangkaunya itupun bagi yang memang menunggu debat ini, sementara untuk kepulauan terluar dan pegunungan saya pastikan tidak bisa menjangkau, melihat dan mengakses debat kandidat tersebut," kata Hania.
Menurutnya, metode debat KPU juga tidak memberi waktu yang cukup untuk menjelaskan lebih jauh program dan visi misi mereka. "Tadi itu bukan debat tapi anda bertanya saya menjawab," ujarnya.
Baca juga: Salman Sanusi Tegaskan Keluarga Besarnya Dukung Chaidir-Suhartina
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pangkep, Yulianto Ardiwinata mengatakan, lebih baik debat mendatang digelar di Pangkep saja karena selain alasan efisiensi anggaran, juga terkait pandemi COVID-19 yang saat ini melanda. Yulianto yakin, pelaksanaan debat di Pangkep bisa lebih optimal dibanding di Makassar.
"Saran saya kepada KPU Pangkep, agar debat berikutnya dilaksanakan di Pangkep saja, kenapa harus jauh jauh ke Makassar, kenapa tidak dilaksanakan di Pangkep saja, kalau dilaksanakan di pangkep tentunya akan bisa menekan pengeluaran anggaran juga yang notabene bisa digunakan untuk optimalisasi pelaksanaan pilkada di tengah pandemi," terangnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Pangkep , Saiful Mujib saat dikonfirmasi belum merespons.
(luq)
Lihat Juga :
