Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah, Begini Strategi Inovatif Rusdy-Ma'mun

PALU - Upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) untuk membangun pelayanan publik di Sulawesi Tengah (Sulteng) memerlukan strategi yang inovatif. Hal ini menjadi salah satu yang jadi fokus pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura-Ma'mun Amir.

"Saya akan perbaiki jalan yang rusak, namun sayangnya PAD kita masih rendah sehingga belum bisa mengakomodir jalan-jalan kita yang rusak. Jadi kita harus tingkatkan PAD menjadi lebih baik, karena kita tidak bisa perbaiki jalan di Balantak," jelas Rusdy dalam keterangan tertulis, Minggu (1/11/2020). (Baca juga: Tjahjo Kumolo Kurang Sepakat Jika Hak Pilih ASN Dicabut di Pemilu)

Ma'mun Amir menambahkan, terkait infrastruktur baik di perkotaan atau di pedesaan, pihaknya memiliki program subsidi pembangunan Rp100 miliar per kabupaten. "Jadi saat debat saya sampaikan dengan ilustrasi kalau Rp100 miliar ini bersumber dari APBD provinsi. Selain itu seperti apa yang disampaikan pak Rusdy terkait peningkatan PAD kita harus kreatif dan inovatif," ujar Ma'mun. (Baca juga: 67 Kepala Daerah Kena Tegur soal Pilkada 2020, Salah Satunya Wali Kota Risma)

Dalam programnya yang tertuang dalam Sulteng Maju dan Mandiri, Rusdy Mastura memiliki program dalam meningkatkan pendapatan daerah seperti melalui inovasi komoditas unggulan. Selanjutnya partisipasi perseroan daerah dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas, kemudian melalui divestasi perseroan daerah dalam kegiatan hulu dan hilir pertambangan mineral, serta melalui perluasan alat rekam pajak dan penarikan retribusi informasi dan teknologi.

"Sulawesi Tengah ini kaya, kita memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah mulai dari pertambangan mineral sampai emas dan segala-galanya lah, tapi masyarakat kita masih banyak yang miskin. Kenapa ini apa yang salah," tandas Rusdy.

Mengenai peraturan Menteri Pertambangan nomor 37 tentang Partisipasi Interest (PI), Rusdy Mastura menegaskan jika dirinya terpilih sebagai gubernur, maka harus membuat perda-perda agar anggaran CSR perusahaan pertambangan itu masuk di walidana.

"Nanti saya terapkan peraturan menteri pertambangan itu, kalau terkait komoditi misalnya udang vaname 1.000 hektare itu harga di Palu Rp50 ribu kenapa perusahaan daerah kita tidak diarahkan kesitu saja," tandasnya.

Rusdy Mastura juga menjawab pertanyaan paslon terkait anggaran 100 miliar per Kabupaten, menurutnya itu tidak mungkin kita pakai anggaran APBD. Pendidikan saja sampai 1 miliar, gaji pegawai 55%, bahkan OPD pun ada 40 yang harus dibiayai.

"Kita harus berpikir ini, makannya tadi saya bilang pemerintah harus buat perda untuk menarik dana CSR agar masuk ke walidana. Karena pertambangan kita investasinya sampai ratusan miliaran bahkan triliunan. Masih ada puluhan potensi tambang baru di Sulawesi Tengah yang bisa kita kelola," ujarnya.

Menurut Rusdy pengelolaan tambang emas adalah salah satu strategi yang paling cepat untuk meningkatkan pendapatan. Kalau semua itu dikelola dengan baik anggaran Rp100 miliar itu mudah, tapi bertahap mana yang prioritas.