Mulyadi-Ali Mukhni Siapkan Perizinan Berbasis Digital untuk Tekan Peluang Korupsi

PADANG - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni bertekad membuat birokrasi yang bersih dari praktek korupsi jika diberi amanah oleh masyarakat memimpin Sumbar. Birokrasi yang bersih akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

Salah satu yang disoroti oleh pasangan MUALIM ini adalah soal perizinan. Karena, sektor perizinan menjadi salah satu yang memiliki peluang untuk melakukan korupsi.

Oleh sebab itu, demi mencegah terjadinya pola-pola yang koruptif dalam perizinan, MUALIM akan membuat perizinan berbasis digital dengan memanfaatkan perkembangan IT saat ini. Bahkan, dalam sistem tersebut juga akan dilengkapi dengan Complaint System untuk melaporkan hambatan yang dialami selama mengurus perizinan .

"Misi kami ada pelayanan berbasis digital IT modern. Artinya orang yang mau mengurus perizinan tidak perlu ketemu dan bertatap muka. Bahkan di dalamnya juga kita bikin komplain sistem," kata Mulyadi yang merupakan Cagub nomor 1 pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020.

Mulyadi menyebut, mengurus perizinan tatap muka merupakan cara yang konvensional. Selain itu akan membuka peluang untuk melakukan tindakan yang tidak sesuia dengan UU dan itu sudah jadi rahasia umum. (Baca: Video Remaja Putri Adu Jotos di Tengah Jalan Hebohkan Mojokerto).

Teknologi saat ini, menurut Mulyadi harus dimanfaatkan untuk membangun birokrasi yang berkeadilan dan jauh dari korupsi. Sehingga akan dicapai sebuah birokrasi yang maju dan meninggalkan cara-cara lama.

"Kalau kita ingin maju, kita perbaiki sistem perizinan kita. Jangan sampai ada anggapan lagi tentang 'Izin Alun Kalua, Pitih Alah Abih'. Apalagi jika masih ada yang punya mental suap baik di birokrasi maupun yang mengajukan. Itu harus kita rubah," jelas Mulyadi. (Baca: Dua Pengedar Sabu di Gresik Kota Dibekuk Polisi).

Izin yang pasti tanpa ada peluang korupsi, menurut Mulyadi akan berbanding lurus dengan iklim investasi yang mau masuk ke Sumbar. Tentu investasi yang paham dan mengerti kearifan lokal Minangkabau. Tanpa merusak kultur, alam, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Sumbar. "Kita mudahkan investasi, semua kuncinya adalah perizinan. Kita dorong agar mau menanamkan modal dengan memahami budaya kita sebagai masyarakat Minangkabau," tutupnya.