Mardani: Saat Ini Ada Kemunduran Kehidupan Demokrasi
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 11:14 WIB
loading...
Mardani Ali Sera. (Foto/SINDOnews/Dok)
A
A
A
BEKASI - Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menggelar webinar mengangkat temat Kabinet Indonesia Maju : Sudah Kerja Apa? Kamis, (22/10/2020)
Dalam webinar ini turut hadir juga para Ketua Umum kelompok organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam Cipayung Plus yaitu HMI, PMII, KAMMI, IMM, Hikmahbudhi, GMKI, PMKRI, dan EN LMND. Dalam diskusi virtual tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko
Anggoa Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mardani Ali Sera yang hadir menyampaikan, apabila tidak ada kesungguhan dalam pemerintahan Jokowi-Amin untuk melakukan perbaikan serius, maka negara akan terus berada di dalam situasi multi krisis.
BACA JUGA: Potensi Akhyar Nasution Kalahkan Bobby Nasution Cukup Besar di Pilkada Kota Medan
Dirinya menyebutkan kegagalan tersebut terutama dalam bidang terutama pada bidang ekonomi, penanganan pandemi, dan kualitas demokrasi.
“Bila tidak ada kesungguhan untuk berubah dan melakukan perbaikan, negara terjebak dalam situasi krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis kepemimpinan” sambungnya
Pada saat webinar berlangsung, masing-masing Ketua Umum dari kelompok Cipayung Plus juga menyampaikan beberapa kajian kritis terkait kinerja 1 tahun Jokowi-Amin, mulai dari pendidikan Merdeka Belajar, Ekonomi, Revolusi Industri 4.0, Penanganan Kasus HAM, Demokrasi, Supremasi Hukum, penanganan COVID-19, Anggaran Guru vs Infrastruktur, dan UU Cipta Kerja.
Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba mengingatkan program Merdeka Belajar justru berpotensi meningkatkan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia tanpa adanya kesiapan infrastruktur dan SDM.
BACA JUGA: Dirjen Otda: Pilkada Jadi Orkestrasi untuk Perlawanan Covid-19
“Infrastruktur dan kualitas SDM pendidikan masih sangat timpang, jangan sampai program Merdeka Belajar justru memperparah ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu ada ancaman pencatatan SKCK bagi pelajar dan mahasiswa yang ikut unjukrasa sangat bertentangan dengan tujuan Merdeka Belajar” ungkapnya.
Menaggapi catatan dari mahasiswa salah satunya soal program Merdeka Belajar, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyadari masih adanya ketimpangan kualitas infrastruktur dan tenaga pendidik di Indonesia.
“Kami sudah selalu ingatkan Mendikbud untuk selalu memperhatikan ketimpangan pendidikan yang terjadi, agar program-program pemerintah terlaksana secara efektif” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko
Menurut Moeldoko, pemerintah juga tidak membatasi aspirasi masyarakat lewat unjukrasa. Namun yang jadi perhatian adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Selain itu, adanya tudingan jika pemerintah tidak mendengarkan pendapat rakyat dan demokrasi diberangus, Moeldoko membantah hal tersebut.
"Tidak benar anggapan ini. Buktinya Indeks Demokrasi Indonesia cukup konsisten meningkat dari tahun ke tahun," ucapnya.
Dalam webinar ini turut hadir juga para Ketua Umum kelompok organisasi ekstra kampus yang tergabung dalam Cipayung Plus yaitu HMI, PMII, KAMMI, IMM, Hikmahbudhi, GMKI, PMKRI, dan EN LMND. Dalam diskusi virtual tersebut juga dihadiri langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko
Anggoa Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mardani Ali Sera yang hadir menyampaikan, apabila tidak ada kesungguhan dalam pemerintahan Jokowi-Amin untuk melakukan perbaikan serius, maka negara akan terus berada di dalam situasi multi krisis.
BACA JUGA: Potensi Akhyar Nasution Kalahkan Bobby Nasution Cukup Besar di Pilkada Kota Medan
Dirinya menyebutkan kegagalan tersebut terutama dalam bidang terutama pada bidang ekonomi, penanganan pandemi, dan kualitas demokrasi.
“Bila tidak ada kesungguhan untuk berubah dan melakukan perbaikan, negara terjebak dalam situasi krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis kepemimpinan” sambungnya
Pada saat webinar berlangsung, masing-masing Ketua Umum dari kelompok Cipayung Plus juga menyampaikan beberapa kajian kritis terkait kinerja 1 tahun Jokowi-Amin, mulai dari pendidikan Merdeka Belajar, Ekonomi, Revolusi Industri 4.0, Penanganan Kasus HAM, Demokrasi, Supremasi Hukum, penanganan COVID-19, Anggaran Guru vs Infrastruktur, dan UU Cipta Kerja.
Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI I Kadek Andre Nuaba mengingatkan program Merdeka Belajar justru berpotensi meningkatkan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia tanpa adanya kesiapan infrastruktur dan SDM.
BACA JUGA: Dirjen Otda: Pilkada Jadi Orkestrasi untuk Perlawanan Covid-19
“Infrastruktur dan kualitas SDM pendidikan masih sangat timpang, jangan sampai program Merdeka Belajar justru memperparah ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu ada ancaman pencatatan SKCK bagi pelajar dan mahasiswa yang ikut unjukrasa sangat bertentangan dengan tujuan Merdeka Belajar” ungkapnya.
Menaggapi catatan dari mahasiswa salah satunya soal program Merdeka Belajar, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyadari masih adanya ketimpangan kualitas infrastruktur dan tenaga pendidik di Indonesia.
“Kami sudah selalu ingatkan Mendikbud untuk selalu memperhatikan ketimpangan pendidikan yang terjadi, agar program-program pemerintah terlaksana secara efektif” ungkap Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko
Menurut Moeldoko, pemerintah juga tidak membatasi aspirasi masyarakat lewat unjukrasa. Namun yang jadi perhatian adalah tindakan anarkis yang dilakukan oleh sekelompok orang.
Selain itu, adanya tudingan jika pemerintah tidak mendengarkan pendapat rakyat dan demokrasi diberangus, Moeldoko membantah hal tersebut.
"Tidak benar anggapan ini. Buktinya Indeks Demokrasi Indonesia cukup konsisten meningkat dari tahun ke tahun," ucapnya.
(vit)
Lihat Juga :
