Diduga Salah Berikan Dana Beasiswa, BKPPD Simalungun Bakal Dilaporkan ke Penegak Hukum
Kamis, 22 Oktober 2020 - 17:19 WIB
loading...
Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemkab Simalungun, di Kecamatann Raya. (Foto: SINDONews/Ist)
A
A
A
SIMALUNGUN - Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemkab Simalungun, Sumatera Utara (Sumut) terancam diadukan ke Aparat Penegak Hukum (APH) terkait anggaran beasiswa bagi 42 Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2019 senilai Rp 418 juta, yang diduga penyalurannya salah sasaran. BACA JUGA : Bobby Unboxing Sneaker Keren, Sepatu "Rasa" Ayam Goreng.
Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Simalungun (MPS) Marsono Purba mengatakan,42 ASN penerima beasiswa dari APBD Simalungun TA 2019 merupakan pegawai yang mendapat ijin belajar sehingga tidak layak menerima beasiswa.
Seharusnya sambung Marsono, beasiswa hanya diberikan kepada ASN yang tugas belajar, bukan malah kepada mereka yang mendapat ijin belajar. "Diduga kuat anggaran beasiswa untuk peningkatan kualitas dan SDM ASN Pemkab Simalungun untuk melanjutkan pendidikan yang dianggarkan dalam APBD TA 2019 salah sasaran, karena diperuntukan bukan untuk yang tugas belajar, tetapi yang ijin belajar," kata Marsono, Kamis (22/10/2020) kepada SINDONews.com. BACA JUGA : Tiga Pria Berambut Cepak Mengamuk di Diskotik Lee Garden Medan
Marsono menambahkan, kesalahan pemberian beasiswa kepada ASN Pemkab Simalungun TA 2019 sudah menjadi temuan BPK, dan BKPPD Pemkab Simalungun disarankan tidak mengulanginya.
Menurutnya karena kesalahan pemberian beasiswa akibat kelalaian BKPPD Pemkab Simalungun, sehingga tidak tepat sasaran,MPS akan melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika penerima beasiswa tidak mengembalikannya.
Kepala BKPPD Pemkab Simalungun, Jamesrin Saragih yang dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp (WA) terkait kesalahan pemberian beasiswa kepada ASN tersebut tidak memberikan jawaban. BACA JUGA : Korban Tabrak Lari, Pengendara Motor Tewas Mengenaskan di Simalungun
Pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Peduli Simalungun (MPS) Marsono Purba mengatakan,42 ASN penerima beasiswa dari APBD Simalungun TA 2019 merupakan pegawai yang mendapat ijin belajar sehingga tidak layak menerima beasiswa.
Seharusnya sambung Marsono, beasiswa hanya diberikan kepada ASN yang tugas belajar, bukan malah kepada mereka yang mendapat ijin belajar. "Diduga kuat anggaran beasiswa untuk peningkatan kualitas dan SDM ASN Pemkab Simalungun untuk melanjutkan pendidikan yang dianggarkan dalam APBD TA 2019 salah sasaran, karena diperuntukan bukan untuk yang tugas belajar, tetapi yang ijin belajar," kata Marsono, Kamis (22/10/2020) kepada SINDONews.com. BACA JUGA : Tiga Pria Berambut Cepak Mengamuk di Diskotik Lee Garden Medan
Marsono menambahkan, kesalahan pemberian beasiswa kepada ASN Pemkab Simalungun TA 2019 sudah menjadi temuan BPK, dan BKPPD Pemkab Simalungun disarankan tidak mengulanginya.
Menurutnya karena kesalahan pemberian beasiswa akibat kelalaian BKPPD Pemkab Simalungun, sehingga tidak tepat sasaran,MPS akan melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika penerima beasiswa tidak mengembalikannya.
Kepala BKPPD Pemkab Simalungun, Jamesrin Saragih yang dikonfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp (WA) terkait kesalahan pemberian beasiswa kepada ASN tersebut tidak memberikan jawaban. BACA JUGA : Korban Tabrak Lari, Pengendara Motor Tewas Mengenaskan di Simalungun
(zai)
Lihat Juga :
