Kasus Pungli Sertifikat Gratis Bonto Langkasa Naik ke Sidik
Kamis, 22 Oktober 2020 - 08:15 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Andri, merujuk hasil pemeriksaan, pihaknya mendapati sejumlah indikasi perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut. Yang paling menonjol tentunya terkait adanya pungutan yang dilakukan pemerintah kelurahan terhadap masyarakat untuk pengurusan penertiban sertifikat tanah yang semestinya tanpa biaya.
"Jadi dalam aturannya jelas, untuk program sertifikat jenis redistribusi itu tidak boleh melakukan pembayaran. Namun di lapangan, oknum kelurahan hingga RT mengambil pungutan senilai Rp250.000," jelasnya.
Lebih lanjut, Andri mengungkapkan total ada 350 warga yang sudah terkena pungli di Kelurahan Bonto Langkasa. Adapun daftar penerima sertifikat di wilayah tersebut sebanyak 450 orang. "Jadi masih ada warga yang belum membayar pungutan tersebut. Kalau di hitung-hitung kerugian sekira Rp75 juta-an," ucapnya.
Sejauh ini, pihak kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya yakni kepala BPN, lurah dan perangkat kelurahan serta para warga yang menjadi korban pungli.
Baca juga: Kejari Selidiki Dugaan Pungli Bantuan Pesantren, Kemenag Siap Kooperatif
"Jadi dalam aturannya jelas, untuk program sertifikat jenis redistribusi itu tidak boleh melakukan pembayaran. Namun di lapangan, oknum kelurahan hingga RT mengambil pungutan senilai Rp250.000," jelasnya.
Lebih lanjut, Andri mengungkapkan total ada 350 warga yang sudah terkena pungli di Kelurahan Bonto Langkasa. Adapun daftar penerima sertifikat di wilayah tersebut sebanyak 450 orang. "Jadi masih ada warga yang belum membayar pungutan tersebut. Kalau di hitung-hitung kerugian sekira Rp75 juta-an," ucapnya.
Sejauh ini, pihak kejaksaan telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya yakni kepala BPN, lurah dan perangkat kelurahan serta para warga yang menjadi korban pungli.
Baca juga: Kejari Selidiki Dugaan Pungli Bantuan Pesantren, Kemenag Siap Kooperatif
Lihat Juga :
