Ridwan Kamil: Penduduk Hampir 50 Juta Jiwa Idealnya Jabar Punya 40 Kabupaten/Kota

Kamis, 15 Oktober 2020 - 11:06 WIB
loading...
Ridwan Kamil: Penduduk Hampir 50 Juta Jiwa Idealnya Jabar Punya 40 Kabupaten/Kota
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. (Foto/SINDOnews/Dok)
A A A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan, dengan jumlah penduduk yang hampir 50 juta jiwa, Provinsi Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 kabupaten/kota, agar pelayanan terhadap masyarakat optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat menjadi narasumber web seminar (webinar) Universitas Paramadina bertajuk "The Implementation of Regional Economy in West Java", Rabu (14/10/2020).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu menuturkan, populasi menjadi sumber dinamika dan masalah pembangunan yang dihadapi provinsi yang dipimpinnya itu. (BACA JUGA: Direktur Televisi Swasta Tewas Setelah Alami Kecelakaan Tunggal)

Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi. Karenanya, kata dia, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar.

(Baca juga : Ridwan Kamil Tagih Kepastian Proyek LRT Kereta Cepat Jakarta-Bandung )

"Tugas kami sebagai pemerintah adalah menyiapkan keseimbangan antara perebutan sumber daya tersebut," tegas Kang Emil.

Selain itu, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan negara Korea Selatan dan dua kali lipat penduduk Australia.

"Jadi dari ukuran jumlah penduduk, saya (sebagai gubernur) seperti mengurus dinamika sekelas negara," imbuhnya. (BACA JUGA: Pengamanan Pusat Perbelanjaan di Jakarta)

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar per 2019, lanjut Kang Emil, Jabar memiliki luas wilayah lebih dari 35.000 kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.

Selain populasi yang menjadi sumber dinamika pembangunan, Kang Emil juga mengatakan bahwa secara ekonomi, terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menurutnya berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2754 seconds (0.1#10.140)