Penanganan COVID-19 Membaik, Bantuan untuk Kesejahteraan Rakyat Terus Ditingkatkan
Senin, 12 Oktober 2020 - 23:30 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara KAGAMA Inkubasi Bisnis (KIB) ke XV, bertajuk Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi, yang digelar secara daring.Foto/Ist
A
A
A
SEMARANG - Upaya pemerintah dalam penanganan Corona (COVID-19), sejauh ini berlangsung membaik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, secara global tingkat kesembuhan dari COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 76,45 persen.
(Baca juga: KKSB Serang Bandara Bilorai, TNI Temukan 1 Pucuk Senjata Api)
“Angka ini sudah berada di atas standard kesembuhan COVID-19 secara global, yaitu 75,15 persen. Sedangkan persentase kematian di awal hanya 9 persen, sekarang sudah turun ke 3,58 persen,” ujarnya dalam acara KAGAMA Inkubasi Bisnis (KIB) ke-XV bertajuk Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi yang digelar secara daring.
(Baca juga: RSUD Provinsi NTB Benarkan Bupati Dompu Bambang M Yasin Dirawat karena Terpapar COVID-19)
Meskipun pertumbuhan ekonomi masih turun di angka -5,32 persen. Namun, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kontraksi ekonomi di Indonesia masih terbilang baik.
Terkait tingkat kematian di masa pandemi, mengutip data Our World in Data 2020, Indonesia berada di bawah empat negara yakni, Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan dan Lithuania. Negara-negara lain tingkat kematiannya lebih tinggi dan ekonominya lebih terdampak.
Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini sedang fokus pada penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, sektoral dan Pemda, serta pembiayaan koperasi, dengan dana sebesar Rp 695 Triliun.
Melansir data dari Kemenkeu 2020, Airlangga menerangkan, realisasi anggaran untuk PEN sudah sebesar 47 persen dari pagu. Untuk serapannya, dari bulan ke bulan semakin meningkat, per 7 Oktober 2020 realisasi dana sebesar Rp 331 Triliun.
Kemudian capaian per klasternya, untuk klaster kesehatan sudah mencapai Rp 25 Triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 150 Triliun, sektoral dan Pemda sebesar Rp27,57 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp 90,42 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 28,32 triliun. Sampai di akhir tahun, Airlangga berharap seluruh anggaran PEN bisa terserap 100 persen.
Airlangga memaparkan capaian program PEN terbaru. Ada dua program di antaranya realisasi penyaluran BPUM atau Banpres produktif. Dari program ini telah dilakukan penyaluran bantuan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta UMKM
Kedua, program realisasi penyaluran subsidi atau upah kepada para pekerja, kepada 11,5 juta pekerja dari target 15,7 juta pekerja. Realisasi penyaluran sebesar Rp13,9 Triliun dengan target Rp15,7 Triliun.
Pemerintah juga melakukan penempatan dana di bank-bank pemerintah. Di tahap pertama dikeluarkan dana Rp30 triliun, kemudian realisasinya sudah mencapai Rp1 44,6 Triliun. Pemerintah lalu memberikan dana lagi sebesar Rp17,5 triliun. Kemudian penempatan dananya menjadi Rp47,5 triliun, sehingga targetnya adalah Rp 150 triliun.
“Di Bank Pembangunan Daerah diberikan dana sebesar Rp1,5 triliun, Bank Sulselbar Rp 1 triliun, Bank Kalbar Rp500 juta. Lalu program untuk sektor korporasi padat karya sebesar Rp10 miliar-1 triliun. Total nasabah yang dijamin 13.175 orang dengan kredit modal kerja yang dijaminkan Rp6,6 triliun,” ujar pria kelahiran 1962 ini.
Ada lagi program Kartu Prakerja, yang sudah dijalankan sejak bulan April 2020. Saat ini sudah ada 35,1 juta pendaftar dari 514 kabupaten/kota, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Sebanyak 4,6 juta penerima Kartu Prakerja sudah menyelesaikan pelatihan dan yang sudah menerima insentif sebanyak 3,8 juta orang.
“Sebagian di antaranya perlahan memperdalam keahliannya, bahkan sudah mendirikan usaha berkat kartu prakerja. Beberapa di antara mereka sebelumnya mengalami PHK,” ungkap alumnus Teknik Mesin UGM itu
Selanjutnya, pemerintah mendorong program Kredit Usaha Rakyat dengan target realisasi anggaran sebesar Rp 190 Triliun. Menurut data dari Komite Kebijakan, sampai Oktober 2020, realisasinya sudah mencapai Rp129,4 triliun. Pemerintah menentukan target realisasi anggaran sebesar Rp230 triliun di tahun 2021.
Dalam PEN, dianggarkan dana sebesar Rp 31,8 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Penerima bantuan BLT Desa adalah keluarga miskin tidak mampu, yang tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan kartu pra kerja.
“Berdasarkan data Kementerian Desa PDT, dana yang telah disalurkan sebesar Rp15,1 triliun kepada 7.970.62 KK, yang mencakup 74.146 desa. Kepala keluarga penerima BLT Desa terdiri dari petani dan buruh tani, nelayan dan buruh nelayan, buruh pabrik, guru, serta pedagang dan UMKM,” pungkasnya.
Di masa PSBB, utilisasi industri turun 50 persen. Di saat yang sama, demand side terganggu, terutama di sektor restoran, perhotelan, dan perhubungan yang turun hingga 90 persen. Karena ini, jumlah pengangguran dan kemiskinan bertambah.
Di sisi lain yang sama, masyarakat terdampak COVID-19 ada 3,5 juta orang. Sementara setiap tahun ada 6,9 juta orang yang ingin bekerja dan fresh graduated sebanyak 3 juta orang. Menurutnya, situasi dunia kerja inilah yang menjadi tantangan pemerintah saat ini dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
Terakhir, pemerintah sedang fokus pada UU Cipta Kerja, yang diharapkan mampu menyelesaikan hambatan-hambatan birokrasi. Selain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, UU Cipta Kerja juga merupakan penyelesaian atas obesitas dari regulasi, termasuk menurunkan pungutan liar. UU Cipta Kerja kata Airlangga, didorong untuk pro terhadap antikorupsi.
“UU Cipta Kerja memudahkan orang untuk memulai bisnis, sehingga masyarakat selain bekerja juga bisa membuka usaha sendiri. Nantinya akan ada fasilitas untuk itu. Kami berharap masyarakat bisa menjadi entrepreneur,” tegasnya.
(Baca juga: KKSB Serang Bandara Bilorai, TNI Temukan 1 Pucuk Senjata Api)
“Angka ini sudah berada di atas standard kesembuhan COVID-19 secara global, yaitu 75,15 persen. Sedangkan persentase kematian di awal hanya 9 persen, sekarang sudah turun ke 3,58 persen,” ujarnya dalam acara KAGAMA Inkubasi Bisnis (KIB) ke-XV bertajuk Pemulihan Ekonomi Indonesia di Masa Pandemi yang digelar secara daring.
(Baca juga: RSUD Provinsi NTB Benarkan Bupati Dompu Bambang M Yasin Dirawat karena Terpapar COVID-19)
Meskipun pertumbuhan ekonomi masih turun di angka -5,32 persen. Namun, dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kontraksi ekonomi di Indonesia masih terbilang baik.
Terkait tingkat kematian di masa pandemi, mengutip data Our World in Data 2020, Indonesia berada di bawah empat negara yakni, Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan dan Lithuania. Negara-negara lain tingkat kematiannya lebih tinggi dan ekonominya lebih terdampak.
Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) saat ini sedang fokus pada penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, UMKM, sektoral dan Pemda, serta pembiayaan koperasi, dengan dana sebesar Rp 695 Triliun.
Melansir data dari Kemenkeu 2020, Airlangga menerangkan, realisasi anggaran untuk PEN sudah sebesar 47 persen dari pagu. Untuk serapannya, dari bulan ke bulan semakin meningkat, per 7 Oktober 2020 realisasi dana sebesar Rp 331 Triliun.
Kemudian capaian per klasternya, untuk klaster kesehatan sudah mencapai Rp 25 Triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 150 Triliun, sektoral dan Pemda sebesar Rp27,57 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp 90,42 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 28,32 triliun. Sampai di akhir tahun, Airlangga berharap seluruh anggaran PEN bisa terserap 100 persen.
Airlangga memaparkan capaian program PEN terbaru. Ada dua program di antaranya realisasi penyaluran BPUM atau Banpres produktif. Dari program ini telah dilakukan penyaluran bantuan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta UMKM
Kedua, program realisasi penyaluran subsidi atau upah kepada para pekerja, kepada 11,5 juta pekerja dari target 15,7 juta pekerja. Realisasi penyaluran sebesar Rp13,9 Triliun dengan target Rp15,7 Triliun.
Pemerintah juga melakukan penempatan dana di bank-bank pemerintah. Di tahap pertama dikeluarkan dana Rp30 triliun, kemudian realisasinya sudah mencapai Rp1 44,6 Triliun. Pemerintah lalu memberikan dana lagi sebesar Rp17,5 triliun. Kemudian penempatan dananya menjadi Rp47,5 triliun, sehingga targetnya adalah Rp 150 triliun.
“Di Bank Pembangunan Daerah diberikan dana sebesar Rp1,5 triliun, Bank Sulselbar Rp 1 triliun, Bank Kalbar Rp500 juta. Lalu program untuk sektor korporasi padat karya sebesar Rp10 miliar-1 triliun. Total nasabah yang dijamin 13.175 orang dengan kredit modal kerja yang dijaminkan Rp6,6 triliun,” ujar pria kelahiran 1962 ini.
Ada lagi program Kartu Prakerja, yang sudah dijalankan sejak bulan April 2020. Saat ini sudah ada 35,1 juta pendaftar dari 514 kabupaten/kota, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Sebanyak 4,6 juta penerima Kartu Prakerja sudah menyelesaikan pelatihan dan yang sudah menerima insentif sebanyak 3,8 juta orang.
“Sebagian di antaranya perlahan memperdalam keahliannya, bahkan sudah mendirikan usaha berkat kartu prakerja. Beberapa di antara mereka sebelumnya mengalami PHK,” ungkap alumnus Teknik Mesin UGM itu
Selanjutnya, pemerintah mendorong program Kredit Usaha Rakyat dengan target realisasi anggaran sebesar Rp 190 Triliun. Menurut data dari Komite Kebijakan, sampai Oktober 2020, realisasinya sudah mencapai Rp129,4 triliun. Pemerintah menentukan target realisasi anggaran sebesar Rp230 triliun di tahun 2021.
Dalam PEN, dianggarkan dana sebesar Rp 31,8 triliun untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Penerima bantuan BLT Desa adalah keluarga miskin tidak mampu, yang tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan kartu pra kerja.
“Berdasarkan data Kementerian Desa PDT, dana yang telah disalurkan sebesar Rp15,1 triliun kepada 7.970.62 KK, yang mencakup 74.146 desa. Kepala keluarga penerima BLT Desa terdiri dari petani dan buruh tani, nelayan dan buruh nelayan, buruh pabrik, guru, serta pedagang dan UMKM,” pungkasnya.
Di masa PSBB, utilisasi industri turun 50 persen. Di saat yang sama, demand side terganggu, terutama di sektor restoran, perhotelan, dan perhubungan yang turun hingga 90 persen. Karena ini, jumlah pengangguran dan kemiskinan bertambah.
Di sisi lain yang sama, masyarakat terdampak COVID-19 ada 3,5 juta orang. Sementara setiap tahun ada 6,9 juta orang yang ingin bekerja dan fresh graduated sebanyak 3 juta orang. Menurutnya, situasi dunia kerja inilah yang menjadi tantangan pemerintah saat ini dalam memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
Terakhir, pemerintah sedang fokus pada UU Cipta Kerja, yang diharapkan mampu menyelesaikan hambatan-hambatan birokrasi. Selain untuk menciptakan lapangan pekerjaan, UU Cipta Kerja juga merupakan penyelesaian atas obesitas dari regulasi, termasuk menurunkan pungutan liar. UU Cipta Kerja kata Airlangga, didorong untuk pro terhadap antikorupsi.
“UU Cipta Kerja memudahkan orang untuk memulai bisnis, sehingga masyarakat selain bekerja juga bisa membuka usaha sendiri. Nantinya akan ada fasilitas untuk itu. Kami berharap masyarakat bisa menjadi entrepreneur,” tegasnya.
(zil)
Lihat Juga :
