Cek Penyaluran Bansos, Satgas Saber Pungli Sambangi Dinsos Kobar

KOTAWARINGIN BARAT - Satuan tugas (satgas) sapu bersih (saber) pungutan liar (pungli) atau sering disebut Satgas Saber Pungli Kotawraingin Barat (Kobar) menyambangi Kantor Dinas Sosial (Dinsos), Kobar, Kalteng, Rabu (6/5/2020) siang.

Kedatangan rombongan Satgas Saber pungli yang dikomandoi Wakapolres Kobar Kompol Boni Arifianto ini untuk mengecek terkait bantuan sosial dampak Covid-19 di sejumlah pos anggaran. Sebab bantuan sosial ini rawan untuk diselewengkan.

"Kedatangan kami di sini untuk mengecek penyaluran bantuan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait dampak COVID-19. Sejauh ini belum ditemukan adanya kekeliruan atau permasalahan,” ujar Boni usai melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat di Dinsos Kobar, Rabu (6/5/2020).

Ia mengatakan, tim satgas saber pungli ini berjalan atas rekomendasi Menkopohukam dan sebagai penanggung jawab di daerah terkait segala bentuk laporan kepada Bupati Kobar Nurhidayah.

“Harapan kami penyaluran bantuan sosial ini bisa tepat sasaran, nominal dan jumlah barang sesuai tanpa adanya pemotongan apapun hingga ke tingkat desa dan kelurahan pelosok. Apalagi ada juga bantuan dari pihak ketiga (dermawan) yang juga dititipkan ke Pemkab untuk disalurkan ke warga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kobar, Ahmad Yadi mengatakan, pada 18-30 April 2020 lalu, sudah disalurkan bantuan tahap satu berjumlah 8.992 paket. Yang berisi beras, minyak goreng, mie instan dan telur.

"Dan semua warga yang berhak sudah menerima di enam kecamatan di Kobar. Saat ini kita tinggal menunggu laporan tanda terima yanb dikelola pihak desa dan kelurahan masing masing," ujar Yadi.

Sementara itu, untuk penyaluran bantuan tahap dua selanjutnya hanya akan diberikan kepada 13 kelurahan dan sejumlah desa yang pada tahap satu belum mengajukan permintaan bantuan.

Dan untuk bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 selama tiga bulan berturut turut di Kobar yang mendapat jatah hanya 6.165 kepala keluarga (KK). "Tapi karena keterbatasan waktu dan untuk verifikasi kami tidak bisa memenuhi semua. Sebab yang diminta pusat itu data mulai dari KTP, KK, identitas harus sama dan ada rumah atau alamat yang jelas hingga nomor telepon," pungkasnya.