Pemkot Bogor Kembali Bahas Rencana Proyek Tol BIRR
Jum'at, 09 Oktober 2020 - 07:10 WIB
loading...
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat rapat pembahasan kelanjutan pembangunan jalan Tol BIRR. Foto: SINDOnews/Haryudi
A
A
A
BOGOR - Pemerintah Kota ( Pemkot) Bogor kembali membahas rencana lanjutan pembangunan jalan Tol Bogor Inner Ring Road (BIRR) yang sempat tertunda.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pembangunan BIRR memang menjadi salah satu yang masuk rencana tata ruang dan masterplan secara keseluruhan. Ke depan Kota Bogor akan membangun beberapa akses jalan baru, salah satunya BIRR.
"Kita harus bisa memprioritaskan, mana yang paling mungkin kita bangun dalam waktu tidak terlalu lama. Kemudian proses pengadaan tanahnya juga tidak terlalu rumit. Kebetulan untuk BIRR ini ada lima pengembang dan satu yayasan yang tanahnya terdampak," ujar Dedie, Kamis (8/10/2020). (Baca juga: Akhir Juni, Proyek Jalan Tol BORR Seksi 3A Rampung)
Saat ini, Pemkot Bogor membuat satu skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan para pengembang dan yayasan yang terdampak tersebut. Setidaknya PKS ini sebagai bentuk komitmen atas kontribusi yang sudah diberikan kepada Pemkot Bogor.
"Paling tidak kalau lima pengembang dan satu yayasan ini bisa mengkontribusikan lahannya kepada pemerintah, maka tugas pemerintah untuk pengadaan lahan hanya paling sekitar 10 persenan," ucapnya.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, pembangunan BIRR memang menjadi salah satu yang masuk rencana tata ruang dan masterplan secara keseluruhan. Ke depan Kota Bogor akan membangun beberapa akses jalan baru, salah satunya BIRR.
"Kita harus bisa memprioritaskan, mana yang paling mungkin kita bangun dalam waktu tidak terlalu lama. Kemudian proses pengadaan tanahnya juga tidak terlalu rumit. Kebetulan untuk BIRR ini ada lima pengembang dan satu yayasan yang tanahnya terdampak," ujar Dedie, Kamis (8/10/2020). (Baca juga: Akhir Juni, Proyek Jalan Tol BORR Seksi 3A Rampung)
Saat ini, Pemkot Bogor membuat satu skema Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan para pengembang dan yayasan yang terdampak tersebut. Setidaknya PKS ini sebagai bentuk komitmen atas kontribusi yang sudah diberikan kepada Pemkot Bogor.
"Paling tidak kalau lima pengembang dan satu yayasan ini bisa mengkontribusikan lahannya kepada pemerintah, maka tugas pemerintah untuk pengadaan lahan hanya paling sekitar 10 persenan," ucapnya.
Lihat Juga :
