Diluncurkan Ulang di Surabaya, Bantuan Beras Sosial Disorot
Rabu, 07 Oktober 2020 - 11:00 WIB
loading...
Ketua DPD KAI (Kongres Advokat Indonesia) Jatim, Abdul Malik. Foto/Ist
A
A
A
SURABAYA - Rencana kedatangan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara pada hari ini, Rabu (7/10/2020) di Kota Surabaya , menjadi sorotan. Dia akan meluncurkan program beras sosial di Kecamatan Gayungan, bersama Wali Kota Surabaya , Tri Rismaharini.
Acara ini menjadi sorotan karena di tengah pandemi COVID-19 dan berdekatan dengan Pilkada Kota Surabaya , pada 9 Desember nanti. (Baca juga: Tim Eri-Armuji Protes Pembongkaran APK Oleh Bawaslu )
Ketua DPD KAI (Kongres Advokat Indonesia) Jatim, Abdul Malik mengatakan, program itu sebenarnya sudah diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada 23 September 2020 lalu. Namun, entah mengapa diluncurkan lagi di Kota Surabaya .
"Kenapa bantuan beras ini harus diacarakan segala. Kan nama-nama penerima dari progam keluaga harapan (PKH) sudah ada," katanya. (Baca juga: Aksi Mahasiswa Geger Banten Ricuh, 3 Polisi Terluka )
"Menteri Sosial pasti membawa rombongan, mereka dari Jakarta, yang sedang ada PSBB, COVID-19 di sana begitu parah. Saya khawatir muncul klaster launching program beras sosial ini," lanjutnya.
Menurut pria yang akrab disapa Malik itu, banyak klaster COVID-19 di sejumlah kementerian. Dia khawatir, Kementerian Sosial salah satunya. "Ada sejumlah acara dengan Bu Risma, saya khawatir beliau tertular. Juga warga-warga yang nantinya datang ke acara launching," ucapnya.
(Baca juga: Miris, Pelajar di Wajo Cabuli Siswi Madrasah di Pos Piket Sekolah )
Kalau sampai ada kerumunan, Malik meminta aparat keamanan tegas. Baik polisi maupun Satpol PP. Sebab, semua warga negara sama di depan hukum. Kalau ada acara yang melanggar protokol kesehatan, meski acara itu dihadiri menteri dan wali kota, harus dibubarkan.
"Intinya jangan sampai tebang pilih kalau dalam acara beras sosial ada kerumunan," tegasnya. Malik juga meminta pihak berwenang mengawasi dengan ketat penyaluran beras sosial tersebut. Ini momen dekat pilkada, jangan sampai disalurkan untuk kepentingan pemenangan salah seorang calon.
"Anggota dewan, kepolisian, dan pegiat anti korupsi harus bersama-sama memastikan, bantuan beras ini tepat sasaran. Tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik," tandas Malik.
Kekhawatiran Malik ini cukup beralasan. Pasalnya ada dugaan sejumlah keberpihakan Pemkot Surabaya, kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Eri Cahyadi-Armuji. (Baca juga: Hari Ini, Buruh di Jabar Ancam Kerahkan Masa Lebih Besar )
Mulai dari pengumuman rekomendasi menggunakan Taman Harmoni di jam kerja, juga pemasangan foto Risma di baliho-baliho pasangan tersebut. Dugaan keberpihakan ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Surabaya . Namun, Risma belum juga mau hadir untuk memberikan penjelasan.
Acara ini menjadi sorotan karena di tengah pandemi COVID-19 dan berdekatan dengan Pilkada Kota Surabaya , pada 9 Desember nanti. (Baca juga: Tim Eri-Armuji Protes Pembongkaran APK Oleh Bawaslu )
Ketua DPD KAI (Kongres Advokat Indonesia) Jatim, Abdul Malik mengatakan, program itu sebenarnya sudah diluncurkan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada 23 September 2020 lalu. Namun, entah mengapa diluncurkan lagi di Kota Surabaya .
"Kenapa bantuan beras ini harus diacarakan segala. Kan nama-nama penerima dari progam keluaga harapan (PKH) sudah ada," katanya. (Baca juga: Aksi Mahasiswa Geger Banten Ricuh, 3 Polisi Terluka )
"Menteri Sosial pasti membawa rombongan, mereka dari Jakarta, yang sedang ada PSBB, COVID-19 di sana begitu parah. Saya khawatir muncul klaster launching program beras sosial ini," lanjutnya.
Menurut pria yang akrab disapa Malik itu, banyak klaster COVID-19 di sejumlah kementerian. Dia khawatir, Kementerian Sosial salah satunya. "Ada sejumlah acara dengan Bu Risma, saya khawatir beliau tertular. Juga warga-warga yang nantinya datang ke acara launching," ucapnya.
(Baca juga: Miris, Pelajar di Wajo Cabuli Siswi Madrasah di Pos Piket Sekolah )
Kalau sampai ada kerumunan, Malik meminta aparat keamanan tegas. Baik polisi maupun Satpol PP. Sebab, semua warga negara sama di depan hukum. Kalau ada acara yang melanggar protokol kesehatan, meski acara itu dihadiri menteri dan wali kota, harus dibubarkan.
"Intinya jangan sampai tebang pilih kalau dalam acara beras sosial ada kerumunan," tegasnya. Malik juga meminta pihak berwenang mengawasi dengan ketat penyaluran beras sosial tersebut. Ini momen dekat pilkada, jangan sampai disalurkan untuk kepentingan pemenangan salah seorang calon.
"Anggota dewan, kepolisian, dan pegiat anti korupsi harus bersama-sama memastikan, bantuan beras ini tepat sasaran. Tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik," tandas Malik.
Kekhawatiran Malik ini cukup beralasan. Pasalnya ada dugaan sejumlah keberpihakan Pemkot Surabaya, kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Eri Cahyadi-Armuji. (Baca juga: Hari Ini, Buruh di Jabar Ancam Kerahkan Masa Lebih Besar )
Mulai dari pengumuman rekomendasi menggunakan Taman Harmoni di jam kerja, juga pemasangan foto Risma di baliho-baliho pasangan tersebut. Dugaan keberpihakan ini sudah dilaporkan ke Bawaslu Surabaya . Namun, Risma belum juga mau hadir untuk memberikan penjelasan.
(eyt)
Lihat Juga :
