Pjs Gubernur Kepri Tegaskan Tak Ada Toleransi Kerumunan Massa Pilkada

loading...
Pjs Gubernur Kepri Tegaskan Tak Ada Toleransi Kerumunan Massa Pilkada
Pjs Gubernur Kepri, H Bahtiar Baharudin menegaskan dalam regulasi negara untuk melanjutkan Pilkada 2020 tak ada toleransi sedikitpun terhadap kerumunan masa. Foto/Ist
TANJUNGPINANG - Pjs Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H Bahtiar Baharudin menegaskan bahwa dalam regulasi negara untuk melanjutkan Pilkada 2020 tak ada toleransi sedikitpun terhadap kerumunan masa. Selain itu, juga tidak ada toleransi terhadap segala bentuk-bentuk kegiatan Pilkada yang berpotensi menjadi sumber penularan COVID-19.

"Penegasan Pak Mendagri dalam rapat kemarin, kita teman-teman penyelenggara Pemilu dan Pilkada yakni KPU dan Bawaslu jangan hanya mencari kelonggaran tapi melakukan penindakan," ujar Bahtiar saat membuka Rapat Koordianasi Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri di Aula Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Selasa (6/10/2020). (Baca juga: Ditresnarkoba Polda Kepri Musnahkan 2,5 Kg Sabu)

Menurut Dirjen Polpum Kemendagri ini, pada Pilkada yang sebelumnya para pasangan calon (paslon) bisa dengan bebas mengumpulkan orang-orang di tempat terbuka atau di manapun untuk menyampaikan aspirasinya. Namun sekarang justru tim sukses paslon yang mendatangi dan yang berkeliling. (Baca juga: Keren, Pria asal Probolinggo Temukan Cadangan Gas Terbesar di Dunia)

"Ini adalah kontradiktif sebenarnya, tapi kali ini pemilihan kepala daerah kita desain sedemikian rupa. Yang kontradiktif itu kita hentikan lewat regulasi, yakni keluarnya PKPU 13 tahun 2020. Yang kita jaga Pilkadanya luber, jurdil, tertib, lancar, sukses seperti sebelumnya dan terhindar dari wabah COVID-19," ungkap Bahtiar.



Dia menambahkan, evaluasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah Kepri terus dikoordinasikan sehingga menjadi positif. Segala bentuk kerumunan massa tidak ada toleransi dalam Pilkada 2020. Menurutnya, yang ada hanya ada pertemuan terbatas dalam jumlah tertentu.

"Ini sejarah pertama kali di dunia, tidak ada KPU, Bawaslu dan pemerintahan yang punya pengalaman pernah melaksanakan pesta demokrasi di tengah Pandemi. Jadi belum ada referensi atau pengelola Pemilu dan Pilkada di masa pandemi ini," urainya.

Selain itu, Bahtiar menyebutkan berdasar undang undang konstitusi, KPU, Bawaslu dan DKPP adalah penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri, nasional dan tetap. Oleh karena itu, pemerintah, TNI-Polri, Kejaksaan dan unsur-unsur lain tentu mendukung hal tersebut.



"Jadi, tidak boleh ada yang sok paten. Karena tidak ada di antara kita yang pengalaman, maka jangan dianggap hal biasa dan ini memang luar biasa," terangnya.
halaman ke-1
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top