Tangkal Politik Uang di Pilkada 2020, PKB Jabar Luncurkan Tiga Kartu Sakti
Selasa, 29 September 2020 - 03:23 WIB
loading...
Pasangan calon kepala daerah Kabupaten Karawang, Ahmad Jamaksari-Yunsi Rinjani didampingi Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda menunjukkan Kartu Wirausaha dan Kartu Guru Ngaji, Senin (29/8/2020). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat berupaya menangkal politik uang di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Provinsi Jabar. Salah satu upaya tersebut, yakni dengan meluncurkan Kartu Petani-Nelayan, Kartu Wirausaha, dan Kartu Guru Ngaji. Dengan hadirnya tiga kartu sakti tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi terjebak dalam politik uang.
Ketua DPW PKB Jabar, Syaiful Huda menjelaskan, tiga kartu tersebut menjadi wujud keberpihakan para calon kepala daerah yang diusung PKB terhadap petani, nelayan, wirausaha termasuk di dalamnya pengangguran, dan guru ngaji yang selama ini kurang terperhatikan pemerintah. (Baca: Cegah Politik Uang, Perlu Ada Lembaga Peradilan Khusus Pemilu)
"Ketiga kartu ini bagian dari follow up kontrak politik yang sudah ditandatangani teman-teman (calon kepala daerah yang diusung PKB). Komitmen itu kita kongkretkan melalui kartu keberpihakan," tegas Huda dalam peluncuran kartu tersebut di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Senin (29/8/2020).
Melalui kartu tersebut, lanjut Huda, petani, nelayan, wirausaha termasuk pengangguran, dan guru ngaji bakal mendapatkan insentif yang besarannya bakal disesuaikan dengan kemampuan APBD daerahnya masing-masing. "Kami sadar APBD itu nilainya terbatas. Namun, dengan keterbatasan APBD, semua calon kepala daerah yang diusung PKB harus punya prioritas untuk memperhatikan golongan masyarakat tadi," katanya.
"Misalnya petani yang selama ini tidak menerima insentif, kita berikan mereka insentif. Guru ngaji yang tadinya mendapat insentif Rp50.000, kita naikkan nilainya sesuai kemampuan APBD," sambung Huda mencontohkan.
Ketua DPW PKB Jabar, Syaiful Huda menjelaskan, tiga kartu tersebut menjadi wujud keberpihakan para calon kepala daerah yang diusung PKB terhadap petani, nelayan, wirausaha termasuk di dalamnya pengangguran, dan guru ngaji yang selama ini kurang terperhatikan pemerintah. (Baca: Cegah Politik Uang, Perlu Ada Lembaga Peradilan Khusus Pemilu)
"Ketiga kartu ini bagian dari follow up kontrak politik yang sudah ditandatangani teman-teman (calon kepala daerah yang diusung PKB). Komitmen itu kita kongkretkan melalui kartu keberpihakan," tegas Huda dalam peluncuran kartu tersebut di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Senin (29/8/2020).
Melalui kartu tersebut, lanjut Huda, petani, nelayan, wirausaha termasuk pengangguran, dan guru ngaji bakal mendapatkan insentif yang besarannya bakal disesuaikan dengan kemampuan APBD daerahnya masing-masing. "Kami sadar APBD itu nilainya terbatas. Namun, dengan keterbatasan APBD, semua calon kepala daerah yang diusung PKB harus punya prioritas untuk memperhatikan golongan masyarakat tadi," katanya.
"Misalnya petani yang selama ini tidak menerima insentif, kita berikan mereka insentif. Guru ngaji yang tadinya mendapat insentif Rp50.000, kita naikkan nilainya sesuai kemampuan APBD," sambung Huda mencontohkan.
Lihat Juga :
