Tangkal Politik Uang di Pilkada 2020, PKB Jabar Luncurkan Tiga Kartu Sakti

loading...
Tangkal Politik Uang di Pilkada 2020, PKB Jabar Luncurkan Tiga Kartu Sakti
Pasangan calon kepala daerah Kabupaten Karawang, Ahmad Jamaksari-Yunsi Rinjani didampingi Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda menunjukkan Kartu Wirausaha dan Kartu Guru Ngaji, Senin (29/8/2020). Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat berupaya menangkal politik uang di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Provinsi Jabar. Salah satu upaya tersebut, yakni dengan meluncurkan Kartu Petani-Nelayan, Kartu Wirausaha, dan Kartu Guru Ngaji. Dengan hadirnya tiga kartu sakti tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi terjebak dalam politik uang.

Ketua DPW PKB Jabar, Syaiful Huda menjelaskan, tiga kartu tersebut menjadi wujud keberpihakan para calon kepala daerah yang diusung PKB terhadap petani, nelayan, wirausaha termasuk di dalamnya pengangguran, dan guru ngaji yang selama ini kurang terperhatikan pemerintah. (Baca: Cegah Politik Uang, Perlu Ada Lembaga Peradilan Khusus Pemilu)

"Ketiga kartu ini bagian dari follow up kontrak politik yang sudah ditandatangani teman-teman (calon kepala daerah yang diusung PKB). Komitmen itu kita kongkretkan melalui kartu keberpihakan," tegas Huda dalam peluncuran kartu tersebut di Hotel Aston Pasteur, Kota Bandung, Senin (29/8/2020).

Melalui kartu tersebut, lanjut Huda, petani, nelayan, wirausaha termasuk pengangguran, dan guru ngaji bakal mendapatkan insentif yang besarannya bakal disesuaikan dengan kemampuan APBD daerahnya masing-masing. "Kami sadar APBD itu nilainya terbatas. Namun, dengan keterbatasan APBD, semua calon kepala daerah yang diusung PKB harus punya prioritas untuk memperhatikan golongan masyarakat tadi," katanya.



"Misalnya petani yang selama ini tidak menerima insentif, kita berikan mereka insentif. Guru ngaji yang tadinya mendapat insentif Rp50.000, kita naikkan nilainya sesuai kemampuan APBD," sambung Huda mencontohkan.

Huda menegaskan, dengan hadirnya kartu tersebut, masyarakat sebagai calon pemilih diharapkan tidak lagi terjebak politik uang di ajang Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di 8 kabupaten/kota di Jabar. "Kami tidak menghendaki masyarakat, khususnya petani, nelayan, wirausaha, pengangguran, hingga guru ngaji terjebak politik transaksional jangka pendek," tegasnya.

Huda juga berharap, dengan hadirnya kartu tersebut, politik dinasti kekuasaan di Jabar disudahi. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah kabupaten/kota di Jabar mengusung politik kesejahteraan daerah yang fokus dalam upaya menyejahterakan masyarakat. "Kami ingin di masa yang akan datang, politik dinasti kekuasaan kita sudahi dan mengusung politik kesejahteraan daerah melalui kartu ini," tandasnya.



Peluncuran tiga kartu sakti tersebut dihadiri seluruh calon kepala daerah yang diusung oleh PKB. Satu per satu calon kepala daerah menunjukkan kartu tersebut. Diketahui, dari 8 kabupaten/kota di Jabar yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020, PKB mengusung pasangan calon kepala daerah di 7 kabupaten/kota.

Ketujuh pasangan calon kepala daerah tersebut, yakni Dadang Supriatna-Syahrul Gunawan di Pilkada Kabupaten Bandung, Lefi Ali Firmansyah-Gilar Budi Raharja di Kabupaten Cianjur, dan Adang Hadari-Supratman di Kabupaten Pangandaran. (Baca: Pandemi COVID-19, Money Politics Diprediksi Berjaya di Pilkada)

Selain itu, Ahmad Jamaksari-Yunsi Rinjani di Pilkada Kabupaten Karawang, Iwan saputra-Iip Miptahul Paoz di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Abu bakar Sidik-Sirojudin di Kabupaten Sukabumi, dan Pradi Supriatna-Afifah Alia di Kota Depok.
(don)
TULIS KOMENTAR ANDA!
preload video
Top