PHRI Jabar Galau Soal Hotel Jadi Pusat Isolasi COVID-19, Kenapa?

BANDUNG - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat meminta kepastian pemerintah terkait rencana pengalihfungsian hotel menjadi pusat isolasi pasien COVID-19.

Ketua PHRI Jabar, Herman Muchtar mengungkapkan, pihaknya telah berupaya menyiapkan sejumlah hotel di Jabar untuk pusat isolasi bagi orang tanpa gejala (OTG) itu.(Baca juga : Satgas Sebut Ada 106 Hotel di 7 Provinsi Prioritas Sediakan Kamar Isolasi Mandiri )

Namun, akibat belum adanya kejelasan terkait rencana tersebut, pihak hotel yang sebelumnya telah menyatakan siap akhirnya mengurungkan niat mengubah hotelnya menjadi pusat isolasi.

"Kita menunggu sosialisasi dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya terkait kejelasan pemerintah menggunakan jasa hotel," ujar Herman di Bandung , Senin (28/9/2020).

Selain belum adanya kejelasan dari pemerintah, tambah Herman, pihak hotel yang mengurungkan niatnya itu beralasan masyarakat di sekitar hotel menolak hotelnya dijadikan pusat isolasi pasien COVID-19.(Baca juga : Duh! Penunjukan Hotel Pasien Covid-19 Dianggap Tidak Adil )

Herman menyebutkan, saat ini, 17 hotel di Jabar menyatakan kesiapannya menampung pasien COVID-19. Menurutnya, akibat ketidakjelasan pemerintah, termasuk penolakan masyarakat, hotel yang siap beralih fungsi tersebut jumlahnya naik turun.

"Sebelumnya ada 17 hotel, kemudian naik menjadi 23, dan sekarang turun lagi jadi 17. Mayoritas ada di Bandung, sekitar 13 hotel," ungkapnya.

Oleh karenanya, Herman berharap, pemerintah, khususnya Pemprov Jabar mengambil langkah lebih cepat dalam menentukan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia menekankan, pihaknya sangat membutuhkan kepastian karena pihak hotel pun berkejaran dengan pemesanan dari masyarakat menjelang akhir tahun.

"Setiap akhir tahun mulai November sampai Desember okupansi hotel akan tumbuh. Ketika pemesanan ini menumpuk, maka akan lebih sulit melakukan pembatalan bagi konsumen yang telah memesan. Kita tunggu kepastian dari pemerintah," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar, Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan jumlah ruang isolasi, termasuk hotel yang dibutuhkan. Dia beralasan, pembayaran pemesanan hotel dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga membutuhkan koordinasi lebih lanjut.

"Kita harus menelaah juga berapa harga hotel yang akan dijadikan ruang isolasi. Harga yang dikeluarkan Gubernur dan BPKP tidak boleh berbeda, makanya saya belum bisa memberikan data detailnya," terangnya.

Sebagai gambaran, lanjut Setiawan, ruang isolasi pasien COVID-19 yang tersedia di Jabar pun belum semuanya terpakai. Di Gedung BPSDM di Kota Cimahi saja baru terisi 20 persen dan di seluruh Jabar baru 40 persen.

Menurut Setiawan, kesiapan hotel dan tempat lainnya menjadi ruang isolasi akan menjadi penting saat terjadi lonjakan kasus COVID-19. Berdasarkan prediksi banyak pihak, kata Setiawan, lonjakan kasus bakal terjadi pada Desember 2020 mendatang.

"Sebelum ini terjadi, Pemprov Jabar ingin mempersiapkan ruang isolasi bagi pasien COVID-19 yang tidak memiliki gejala. Kurang lebih kita membutuhkan 1.000 kamar di luar yang ada sekarang," sebutnya.

Meski begitu, Setiawan menekankan bahwa hal itu baru sebatas prediksi yang harus diantisipasi. Dia juga mengatakan, penyiapan ruang isolasi tidak sebatas hotel. Pihaknya juga kini melirik asrama hingga stadion.

"Asrama lebih memungkinkan karena sudah ada kamar yang tersedia. Tinggal menambahkan sejumlah kapasitas bagi pasien OTG COVID-19. Kita melihat yang paling memungkinkan dan lebih murah," tandasnya.