Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
Sabtu, 26 September 2020 - 18:00 WIB
loading...
Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti saat mengikuti FGD tentang dana bagi hasil sawit. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar focus group discussion (FGD) tentang dana bagi hasil sawit untuk provinsi, Sabtu, (26/09/2020).
Ini dilakukan untuk menindak lanjuti aspirasi sejumlah gubernur yang tergabung dalam 21 provinsi penghasil sawit tentang perlunya dana bagi hasil sawit yang disampaikan kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.
“Serial diskusi ini penting untuk pengkayaan bahan bagi para Senator,” ungkap LaNyalla saat menghadiri FGD di Makassar dari keterangan tertulisnya, Sabtu, (26/09/2020).
Baca Juga: Targetkan Oktober, Pengolahan IVO sebagai BBN Berbasis Sawit di Muba
Pada acara tersebut hadir sebagai panelis, Ketua Komite IV Sukiryanto, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin, dosen pasca sarjana UIT Makassar Dr Abdul Talib Mustafa dan hadir secara virtual, ahli perencanaan pembangunan Dr Son Diamar. Tampak pula hadir Senator asal Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa.
Saat membuka acara, LaNyalla mengatakan persoalan bermula dari daerah penghasil yang tidak mendapat DBH dari dana puluhan triliun rupiah yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS). Sebagai catatan, di tahun 2019, BPD-PKS mengelola dana Rp47 triliun, yang berasal dari Bea Keluar dan Pungutan Ekspor CPO.
“Sebenarnya niat Presiden Joko Widodo membentuk BPD-PKS baik. Karena badan itu bertugas melakukan peran penelitian, pengembangan, dukungan prasarana, promosi dan peremajaan kelapa sawit . Badan ini juga untuk mendukung program Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan Bio Diesel B-30,” urai LaNyalla .
Namun, tambahnya, untuk mendukung program-program di sektor hulu, khususnya untuk petani sawit masih sangat minim. Apalagi untuk pemerintah provinsi penghasil, sama sekali tidak ada. Padahal kata dia, jalan dan infrastruktur di provinsi juga digunakan oleh perkebunan kelapa sawit . Daerah juga mendapat dampak dari kasus kebakaran lahan dan pencemaran lainnya.
Ini dilakukan untuk menindak lanjuti aspirasi sejumlah gubernur yang tergabung dalam 21 provinsi penghasil sawit tentang perlunya dana bagi hasil sawit yang disampaikan kepada Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti.
“Serial diskusi ini penting untuk pengkayaan bahan bagi para Senator,” ungkap LaNyalla saat menghadiri FGD di Makassar dari keterangan tertulisnya, Sabtu, (26/09/2020).
Baca Juga: Targetkan Oktober, Pengolahan IVO sebagai BBN Berbasis Sawit di Muba
Pada acara tersebut hadir sebagai panelis, Ketua Komite IV Sukiryanto, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin, dosen pasca sarjana UIT Makassar Dr Abdul Talib Mustafa dan hadir secara virtual, ahli perencanaan pembangunan Dr Son Diamar. Tampak pula hadir Senator asal Sulawesi Selatan Lily Amelia Salurapa.
Saat membuka acara, LaNyalla mengatakan persoalan bermula dari daerah penghasil yang tidak mendapat DBH dari dana puluhan triliun rupiah yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD-PKS). Sebagai catatan, di tahun 2019, BPD-PKS mengelola dana Rp47 triliun, yang berasal dari Bea Keluar dan Pungutan Ekspor CPO.
“Sebenarnya niat Presiden Joko Widodo membentuk BPD-PKS baik. Karena badan itu bertugas melakukan peran penelitian, pengembangan, dukungan prasarana, promosi dan peremajaan kelapa sawit . Badan ini juga untuk mendukung program Energi Baru Terbarukan melalui pengembangan Bio Diesel B-30,” urai LaNyalla .
Namun, tambahnya, untuk mendukung program-program di sektor hulu, khususnya untuk petani sawit masih sangat minim. Apalagi untuk pemerintah provinsi penghasil, sama sekali tidak ada. Padahal kata dia, jalan dan infrastruktur di provinsi juga digunakan oleh perkebunan kelapa sawit . Daerah juga mendapat dampak dari kasus kebakaran lahan dan pencemaran lainnya.
Lihat Juga :
