Langit Biru, Bukan Mimpi di Rumah Kaca
Kamis, 24 September 2020 - 13:44 WIB
loading...
A
A
A
Euro IV mengatur kandungan nitrogen oksida pada kendaraan berbahan bakar bensin tidak boleh lebih dari 80 mg/km. Sedangkan untuk mesin diesel 250 mg/km dan 25 mg/km untuk diesel particulate matter. Level Standar Euro mengatur batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatile hydrocarbon, dan partikel lain dari knalpot kendaraan.
Penerapan Standar Emisi Euro IV di Indonesia diharapkan dapat mengurangi efek rumah kaca hingga 23%. Kendati begitu, kata dia, perlu proses untuk merealisasikannya karena mempertimbangkan daya beli masyarakat. (Baca: Lebih Murah dari Pertamini, 30 SPBU Mini Pertamina Kini Hadir di Jawa Barat)
"Jadi sebenarnya rencana penghapusan Pertalite dan Premium adalah amanat pemerintah yang diwacanakan sejak lama. Bukan dorongan dari pihak manapun. Karena regulasi pemerintah tentang standar emisi kendaraan ramah lingkungan sudah ada, tinggal direalisasikan saja," beber dia.
Menurut Komaidi, perlu upaya terintegrasi melibatkan semua pihak merealisasikan BBM ramah lingkungan di Indonesia. Salah satunya mesti ada aturan yang mengatur agar Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tidak lagi memproduksi kendaraan bermesin Standar Emisi Euro II.
"Memang tidak mudah, karena mobil di Indonesia masih banyak berstandar Euro II. Jadi memang harus ada upaya terintegrasi. Tidak hanya BBM-nya saja yang mesti ditingkatkan kualitasnya, tetapi juga otomotifnya juga harus bergerak ke sana," jelas dia.
Dia menjelaskan, Indonesia dengan BUMN migas PT Pertamina (Persero) telah mampu memproduksi BBM di atas RON 92. Kilang Cilacap bahkan mampu memproduksi BBM dengan kadar RON 98. Volume produksi kilang minyak Cilacap juga mampu menghasilkan 33,4% dari kapasitas kilang minyak nasional.
Sementara selama ini, untuk memenuhi kebutuhan BBM dengan kadar RON di bawah 90 seperti Premium, Indonesia mesti melakukan importasi. Impor dilakukan karena hanya sedikit negara yang mampu memproduksi BBM RON rendah. Kondisi itu menyebabkan keuangan negara terbebani.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Oktober 2019, impor hasil minyak termasuk Premium, tercatat mencapai US$11,195 miliar atau sekitar Rp156,7 triliun. Impor BBM bahkan mendominasi dari nilai total impor migas Indonesia sebesar USD17,617 miliar atau setara Rp246,6 triliun.
Tingginya impor migas sempat membuat defisit neraca perdagangan pada periode tersebut. Belum lagi volume konsumsi BBM bersubsidi jenis Premium di Indonesia cukup tinggi, mencapai 5,87 juta kilo liter (KL) sepanjang semester 1/2019 dari total kuota 11 juta KL untuk periode 2019 lalu.
"Makanya, kita mesti mendorong agar masyarakat mau menggunakan produksi minyak kita sendiri, karena kita sudah mampu bikin BBM ramah lingkungan. Jangan BBM dengan RON rendah kita impor, sementara RON tinggi dijual ke negara lain," jelas dia.
Kekhawatiran banyak pihak akan kemampuan daya beli masyarakat, kata dia, bisa diatasi dengan mengalihkan subsidi Premium ke bahan bakar dengan kadar RON tinggi seperti Pertamax. Walaupun, kata dia, harga jual Pertamax nantinya tidak akan semurah jenis Premium.
"Subsidi bahan bakar minyak sangat mungkin dialihkan dari Premium ke Pertamax . Tapi memang itu butuh komitmen semua pihak, baik masyarakat dan Pemerintah. Kalau Pertamina hanya pelaksana di lapangan, mengikuti keputusan pemangku kebijakan," tutup dia.
Ketua Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Chapter Bandung Miftah Zaelani menambahkan, selisih harga Rp1.000 atau 2.000 antara BBM RON tinggi dan rendah tidak menjadi persoalan bagi pengendara motor dengan volume mesin besar. Sepeda motor seperti PCX, membutuhkan RON tinggi, agar pembakaran sempurna.
Selisih harga, kata dia, juga tidak menjadi persoalan ketimbang di kemudian hari harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan mesin. Selain itu, kendaraan dengan volume mesin di atas 150 cc akan mengeluarkan gas karbon dalam jumlah besar.
Dia menganjurkan agar menggunakan BBM ramah lingkungan. "Kita berkendara memang mestinya sambil menjaga alam agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat," imbuh dia.
Penerapan Standar Emisi Euro IV di Indonesia diharapkan dapat mengurangi efek rumah kaca hingga 23%. Kendati begitu, kata dia, perlu proses untuk merealisasikannya karena mempertimbangkan daya beli masyarakat. (Baca: Lebih Murah dari Pertamini, 30 SPBU Mini Pertamina Kini Hadir di Jawa Barat)
"Jadi sebenarnya rencana penghapusan Pertalite dan Premium adalah amanat pemerintah yang diwacanakan sejak lama. Bukan dorongan dari pihak manapun. Karena regulasi pemerintah tentang standar emisi kendaraan ramah lingkungan sudah ada, tinggal direalisasikan saja," beber dia.
Menurut Komaidi, perlu upaya terintegrasi melibatkan semua pihak merealisasikan BBM ramah lingkungan di Indonesia. Salah satunya mesti ada aturan yang mengatur agar Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) tidak lagi memproduksi kendaraan bermesin Standar Emisi Euro II.
"Memang tidak mudah, karena mobil di Indonesia masih banyak berstandar Euro II. Jadi memang harus ada upaya terintegrasi. Tidak hanya BBM-nya saja yang mesti ditingkatkan kualitasnya, tetapi juga otomotifnya juga harus bergerak ke sana," jelas dia.
Dia menjelaskan, Indonesia dengan BUMN migas PT Pertamina (Persero) telah mampu memproduksi BBM di atas RON 92. Kilang Cilacap bahkan mampu memproduksi BBM dengan kadar RON 98. Volume produksi kilang minyak Cilacap juga mampu menghasilkan 33,4% dari kapasitas kilang minyak nasional.
Sementara selama ini, untuk memenuhi kebutuhan BBM dengan kadar RON di bawah 90 seperti Premium, Indonesia mesti melakukan importasi. Impor dilakukan karena hanya sedikit negara yang mampu memproduksi BBM RON rendah. Kondisi itu menyebabkan keuangan negara terbebani.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Oktober 2019, impor hasil minyak termasuk Premium, tercatat mencapai US$11,195 miliar atau sekitar Rp156,7 triliun. Impor BBM bahkan mendominasi dari nilai total impor migas Indonesia sebesar USD17,617 miliar atau setara Rp246,6 triliun.
Tingginya impor migas sempat membuat defisit neraca perdagangan pada periode tersebut. Belum lagi volume konsumsi BBM bersubsidi jenis Premium di Indonesia cukup tinggi, mencapai 5,87 juta kilo liter (KL) sepanjang semester 1/2019 dari total kuota 11 juta KL untuk periode 2019 lalu.
"Makanya, kita mesti mendorong agar masyarakat mau menggunakan produksi minyak kita sendiri, karena kita sudah mampu bikin BBM ramah lingkungan. Jangan BBM dengan RON rendah kita impor, sementara RON tinggi dijual ke negara lain," jelas dia.
Kekhawatiran banyak pihak akan kemampuan daya beli masyarakat, kata dia, bisa diatasi dengan mengalihkan subsidi Premium ke bahan bakar dengan kadar RON tinggi seperti Pertamax. Walaupun, kata dia, harga jual Pertamax nantinya tidak akan semurah jenis Premium.
"Subsidi bahan bakar minyak sangat mungkin dialihkan dari Premium ke Pertamax . Tapi memang itu butuh komitmen semua pihak, baik masyarakat dan Pemerintah. Kalau Pertamina hanya pelaksana di lapangan, mengikuti keputusan pemangku kebijakan," tutup dia.
Ketua Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Chapter Bandung Miftah Zaelani menambahkan, selisih harga Rp1.000 atau 2.000 antara BBM RON tinggi dan rendah tidak menjadi persoalan bagi pengendara motor dengan volume mesin besar. Sepeda motor seperti PCX, membutuhkan RON tinggi, agar pembakaran sempurna.
Selisih harga, kata dia, juga tidak menjadi persoalan ketimbang di kemudian hari harus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan mesin. Selain itu, kendaraan dengan volume mesin di atas 150 cc akan mengeluarkan gas karbon dalam jumlah besar.
Dia menganjurkan agar menggunakan BBM ramah lingkungan. "Kita berkendara memang mestinya sambil menjaga alam agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat," imbuh dia.
(don)
Lihat Juga :
