Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Yolanda Mambu Dorong APBD Parigi Moutong Prorakyat
Rabu, 15 Juli 2026 - 17:11 WIB
loading...
Anggota DPRD Parigi Moutong dari Fraksi Partai Perindo Yolanda Mambu menyatakan postur anggaran daerah perlu lebih berpihak pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Foto: Sindonews
A
A
A
PARIGI MOUTONG - Postur anggaran daerah dinilai perlu lebih berpihak pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penguatan ekonomi kerakyatan , pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kemandirian fiskal harus menjadi fokus agar arah kebijakan anggaran mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi Partai Perindo DPRD Parigi Moutong menilai arah kebijakan dalam rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 masih perlu disempurnakan. Setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Baca juga: Peringati Hari Kartini, Perindo Dorong Perempuan Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan Inklusif
“Secara umum, Fraksi Perindo menilai struktur belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS belum optimal," ujar anggota DPRD Parigi Moutong Yolanda Mambu saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Perindo dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin (13/7/2026).
Dia mengungkapkan salah satu yang menjadi perhatian fraksi adalah proyeksi belanja operasi yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Besarnya porsi belanja operasi perlu diimbangi langkah efisiensi agar ruang fiskal dapat dialihkan ke program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami meminta anggaran tersebut dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM," ungkap Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Sam Ratulangi Manado itu.
Di sisi lain, Fraksi Partai Perindo menilai proyeksi belanja modal yang hanya sekitar Rp24 miliar masih belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah. Padahal, belanja modal menjadi instrumen utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi Partai Perindo juga menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah terhadap pemerintah pusat. Dari total proyeksi pendapatan daerah, dana transfer diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,2 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp189 miliar. "Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal daerah kita masih sangat rendah," ucapnya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Fraksi Partai Perindo mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan peningkatan PAD yang lebih terukur melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), digitalisasi sistem perpajakan, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah agar potensi ekonomi lokal mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Selain memberikan masukan terhadap arah kebijakan anggaran, Fraksi Partai Perindo turut menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang dinilai perlu menjadi prioritas pembangunan. Aspirasi tersebut meliputi pengerasan jalan menuju SMP Negeri 3 Bolano, rehabilitasi pagar Puskesmas Ongka Malino, serta perbaikan jembatan penghubung Desa Gurinda dan Desa Ogobayas yang kondisinya membutuhkan penanganan.
Yolanda berharap pembahasan lanjutan rancangan KUA-PPAS APBD 2027 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Seluruh catatan dan masukan yang kami sampaikan perlu menjadi bahan pembahasan bersama pada tahapan berikutnya," katanya.
Fraksi Partai Perindo DPRD Parigi Moutong menilai arah kebijakan dalam rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 masih perlu disempurnakan. Setiap alokasi anggaran harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Baca juga: Peringati Hari Kartini, Perindo Dorong Perempuan Jadi Motor Ekonomi Kerakyatan Inklusif
“Secara umum, Fraksi Perindo menilai struktur belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS belum optimal," ujar anggota DPRD Parigi Moutong Yolanda Mambu saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Perindo dalam rapat paripurna DPRD Parigi Moutong, Senin (13/7/2026).
Dia mengungkapkan salah satu yang menjadi perhatian fraksi adalah proyeksi belanja operasi yang mencapai lebih dari Rp1,2 triliun. Besarnya porsi belanja operasi perlu diimbangi langkah efisiensi agar ruang fiskal dapat dialihkan ke program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Kami meminta anggaran tersebut dialihkan ke program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UMKM," ungkap Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Sam Ratulangi Manado itu.
Di sisi lain, Fraksi Partai Perindo menilai proyeksi belanja modal yang hanya sekitar Rp24 miliar masih belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan daerah. Padahal, belanja modal menjadi instrumen utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi Partai Perindo juga menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah terhadap pemerintah pusat. Dari total proyeksi pendapatan daerah, dana transfer diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,2 triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp189 miliar. "Kondisi ini menunjukkan kemandirian fiskal daerah kita masih sangat rendah," ucapnya.
Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Fraksi Partai Perindo mendorong pemerintah daerah menyusun peta jalan peningkatan PAD yang lebih terukur melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), digitalisasi sistem perpajakan, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah agar potensi ekonomi lokal mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Selain memberikan masukan terhadap arah kebijakan anggaran, Fraksi Partai Perindo turut menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang dinilai perlu menjadi prioritas pembangunan. Aspirasi tersebut meliputi pengerasan jalan menuju SMP Negeri 3 Bolano, rehabilitasi pagar Puskesmas Ongka Malino, serta perbaikan jembatan penghubung Desa Gurinda dan Desa Ogobayas yang kondisinya membutuhkan penanganan.
Yolanda berharap pembahasan lanjutan rancangan KUA-PPAS APBD 2027 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Seluruh catatan dan masukan yang kami sampaikan perlu menjadi bahan pembahasan bersama pada tahapan berikutnya," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
