Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Apresiasi BPBD dan DLHK Atasi Masalah Sanitasi di Huntara
Selasa, 23 Juni 2026 - 16:39 WIB
loading...
A
A
A
“Di masa kebencanaan pemerintah daerah harus aktif dan tanggap membantu masyarakat. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung menerjunkan armada ke lokasi begitu menerima laporan teknis,” ujarnya.
Aksi cepat pemda tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari rekomendasi tertulis yang dilayangkan oleh Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak pada Minggu, 21 Juni 2026.
Baca juga: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus
Dalam laporannya setelah berkoordinasi dengan Reje atau Kepala Desa Bintang Pepara, Zam Zam mengungkapkan fasilitas septic tank MCK komunal di Huntara Desa Bintang Pepara telah penuh sehingga berisiko memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.
“Kondisinya meluap dan sangat berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, ISPA, hingga diare, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia di huntara. Ditambah lagi, warga tidak memiliki armada dan anggaran mandiri,” ungkapnya.
Selain persoalan sanitasi yang kini telah teratasi oleh pemda, laporan Satgas PRR Aceh juga mencatat dua persoalan krusial lain di Kecamatan Ketol yang membutuhkan intervensi lanjutan.
Aksi cepat pemda tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari rekomendasi tertulis yang dilayangkan oleh Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak pada Minggu, 21 Juni 2026.
Baca juga: Presiden Prabowo Tinjau Huntara Aceh Tamiang, Pastikan Korban Bencana Terurus
Dalam laporannya setelah berkoordinasi dengan Reje atau Kepala Desa Bintang Pepara, Zam Zam mengungkapkan fasilitas septic tank MCK komunal di Huntara Desa Bintang Pepara telah penuh sehingga berisiko memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular.
“Kondisinya meluap dan sangat berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, ISPA, hingga diare, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia di huntara. Ditambah lagi, warga tidak memiliki armada dan anggaran mandiri,” ungkapnya.
Selain persoalan sanitasi yang kini telah teratasi oleh pemda, laporan Satgas PRR Aceh juga mencatat dua persoalan krusial lain di Kecamatan Ketol yang membutuhkan intervensi lanjutan.
Lihat Juga :
