Integrasi Pendidikan, Visitasi Rektorat UIN Jakarta Berjalan Lancar dan Tak Ganggu KBM
Kamis, 04 Juni 2026 - 21:42 WIB
loading...
Rektor UIN Prof Asep Jahar, Warek II UIN Prof Imam Subhi, mantan Ketua Pembina Yayasan SMK/SMA Triguna Prof Dede Rosyada, dan para kepala sekolah SMK/SMA Triguna, Kamis (4/6/2026). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
TANGSEL - Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar memimpin kegiatan visitasi di sejumlah lembaga pendidikan yang berada dalam proses integrasi ke UIN Jakarta, Kamis (4/6/2026). Kegiatan ini juga untuk sosialisasi implementasi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1543 Tahun 2025 tentang Pedoman Integrasi Satuan Pendidikan Yayasan ke dalam Badan Layanan Umum (BLU) UIN Jakarta.
Kegiatan diawali pada pagi hari dengan kunjungan ke SMA dan SMK Triguna. Mereka bertemu dengan Kepala SMA Triguna, Kepala SMK Triguna, serta Kepala Tata Usaha, dan melaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan KMA Nomor 1543 Tahun 2025 beserta tahapan integrasi yang akan dijalankan. Baca juga: Sengketa Satuan Pendidikan Tuntas, UIN Jakarta: Proses Integrasi Disepakati Bersama
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan ke TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang. Tim rektorat kemudian bertemu dengan kepala sekolah dan jajaran manajemen pendidikan untuk melakukan visitasi sekaligus sosialisasi mengenai kebijakan integrasi lembaga pendidikan di bawah UIN Jakarta.
![Integrasi Pendidikan, Visitasi Rektorat UIN Jakarta Berjalan Lancar dan Tak Ganggu KBM]()
Suasana SDIP dan TKIP Pamulang di tengah visitasi dan sosialisasi Rektorat UIN
Jakarta terkait integrasi pendidikan di bawah BLU UIN.
Kuasa hukum UIN Jakarta, Alwanih, menegaskan seluruh kegiatan berlangsung tanpa mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Menurutnya, di TKIP dan SDIP Pamulang, saat tim rektorat memasuki area sekolah, kendaraan para wali murid yang melakukan penjemputan telah meninggalkan lingkungan sekolah. ”Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran dan penjemputan siswa telah selesai sehingga tidak ada gangguan terhadap kegiatan akademik sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak," katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Rektor II Prof Imam Subchi, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah. Kemudian Tim Pengendali Teknis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, unsur SPI UIN Jakarta, Pusat Hukum UIN Jakarta, Biro Hukum Kementerian Agama RI, serta tim kuasa hukum UIN Jakarta.
Menurut Alwanih, visitasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan KMA Nomor 1543 Tahun 2025 sekaligus peneguhan proses integrasi lembaga pendidikan ke dalam tata kelola UIN Jakarta. Ia menjelaskan, integrasi tersebut sebelumnya telah disepakati oleh para pemangku kepentingan yayasan. Termasuk Ketua Dewan Pembina yang juga mantan Rektor UIN Jakarta Prof Dede Rosyada, dan telah ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang sah.
"Posisi Rektor UIN Jakarta sekarang sebagai Pembina Yayasan secara ex officio telah memperoleh dasar hukum yang jelas dan tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Karena itu, seluruh tata kelola yayasan harus mengacu pada susunan pembina dan pengurus yang tercatat secara resmi dalam dokumen negara," ujarnya.
Menurutnya, sejak awal pendirian lembaga pendidikan tersebut, jabatan Pembina Yayasan memang melekat pada Rektor UIN Jakarta sebagai ex officio. Kesepakatan integrasi yang kemudian ditetapkan melalui KMA Nomor 1543 Tahun 2025 semakin memperkuat tata kelola kelembagaan yang terintegrasi di bawah UIN Jakarta. Baca juga:
Tekankan Partisipasi Semesta, Kemendikdasmen Gandeng Puluhan Mitra
"Legalitas yayasan ditentukan oleh dokumen yang telah memperoleh pengesahan negara dan tercatat dalam AHU. Oleh karena itu, seluruh pihak seharusnya merujuk pada dokumen resmi tersebut. Di luar itu ilegal," tegasnya.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses integrasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, serta peningkatan mutu pendidikan.
Kegiatan diawali pada pagi hari dengan kunjungan ke SMA dan SMK Triguna. Mereka bertemu dengan Kepala SMA Triguna, Kepala SMK Triguna, serta Kepala Tata Usaha, dan melaksanakan sosialisasi mengenai pelaksanaan KMA Nomor 1543 Tahun 2025 beserta tahapan integrasi yang akan dijalankan. Baca juga: Sengketa Satuan Pendidikan Tuntas, UIN Jakarta: Proses Integrasi Disepakati Bersama
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan ke TK Islam Pembangunan (TKIP) dan SD Islam Pembangunan (SDIP) Pamulang. Tim rektorat kemudian bertemu dengan kepala sekolah dan jajaran manajemen pendidikan untuk melakukan visitasi sekaligus sosialisasi mengenai kebijakan integrasi lembaga pendidikan di bawah UIN Jakarta.
Suasana SDIP dan TKIP Pamulang di tengah visitasi dan sosialisasi Rektorat UIN
Jakarta terkait integrasi pendidikan di bawah BLU UIN.
Kuasa hukum UIN Jakarta, Alwanih, menegaskan seluruh kegiatan berlangsung tanpa mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Menurutnya, di TKIP dan SDIP Pamulang, saat tim rektorat memasuki area sekolah, kendaraan para wali murid yang melakukan penjemputan telah meninggalkan lingkungan sekolah. ”Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pembelajaran dan penjemputan siswa telah selesai sehingga tidak ada gangguan terhadap kegiatan akademik sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak," katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Rektor II Prof Imam Subchi, Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah. Kemudian Tim Pengendali Teknis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, unsur SPI UIN Jakarta, Pusat Hukum UIN Jakarta, Biro Hukum Kementerian Agama RI, serta tim kuasa hukum UIN Jakarta.
Menurut Alwanih, visitasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan KMA Nomor 1543 Tahun 2025 sekaligus peneguhan proses integrasi lembaga pendidikan ke dalam tata kelola UIN Jakarta. Ia menjelaskan, integrasi tersebut sebelumnya telah disepakati oleh para pemangku kepentingan yayasan. Termasuk Ketua Dewan Pembina yang juga mantan Rektor UIN Jakarta Prof Dede Rosyada, dan telah ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang sah.
"Posisi Rektor UIN Jakarta sekarang sebagai Pembina Yayasan secara ex officio telah memperoleh dasar hukum yang jelas dan tercatat dalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Karena itu, seluruh tata kelola yayasan harus mengacu pada susunan pembina dan pengurus yang tercatat secara resmi dalam dokumen negara," ujarnya.
Menurutnya, sejak awal pendirian lembaga pendidikan tersebut, jabatan Pembina Yayasan memang melekat pada Rektor UIN Jakarta sebagai ex officio. Kesepakatan integrasi yang kemudian ditetapkan melalui KMA Nomor 1543 Tahun 2025 semakin memperkuat tata kelola kelembagaan yang terintegrasi di bawah UIN Jakarta. Baca juga:
Tekankan Partisipasi Semesta, Kemendikdasmen Gandeng Puluhan Mitra
"Legalitas yayasan ditentukan oleh dokumen yang telah memperoleh pengesahan negara dan tercatat dalam AHU. Oleh karena itu, seluruh pihak seharusnya merujuk pada dokumen resmi tersebut. Di luar itu ilegal," tegasnya.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menegaskan komitmennya untuk menjalankan proses integrasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan kepentingan peserta didik, tenaga pendidik, serta peningkatan mutu pendidikan.
(poe)
Lihat Juga :
