Legislator PDIP Minta Truk Pupuk Diprioritaskan di Tengah Kelangkaan Solar
Rabu, 13 Mei 2026 - 15:29 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman. Foto: dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Alex Indra Lukman menyoroti fenomena kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Barat. Wakil Ketua Komisi IV DPR ini meminta agar truk pupuk diprioritaskan di tengah kondisi kelangkaan solar.
Dia melihat kondisi tersebut berdampak serius terhadap distribusi pupuk subsidi, terutama di wilayah terdampak bencana seperti jalur Lembah Anai yang hingga kini masih dalam tahap perbaikan pascabanjir akhir November 2025 lalu. “Angkutan distribusi pupuk subsidi, layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya kejadian antrean di SPBU selang waktu terakhir,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (13/5/2026).
Dia menuturkan, ruas jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat serta provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Pembatasan kendaraan di jalur tersebut membuat truk pengangkut pupuk subsidi harus memutar dan menghadapi antrean panjang solar subsidi di SPBU.
Baca juga: Kelangkaan Solar dan Asam Sulfat Meluas, Ancam Industri Tambang Global
Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR ini berpendapat, perlakuan khusus terhadap kendaraan distribusi pupuk subsidi penting dilakukan guna mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang telah memangkas jalur distribusi pupuk langsung dari gudang pelaku usaha distribusi ke Kios Pupuk Lengkap di lini akhir distribusi.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4, yang merupakan ujung tombak distribusi pupuk subsidi,” ujar Alex.
Lebih lanjut Alex mengatakan bahwa ketepatan waktu distribusi pupuk sangat menentukan hasil produksi pertanian, sebab jadwal pemupukan harus menyesuaikan usia tanaman. “Jika pemupukan dilakukan di luar jadwal, tentunya berpotensi akan mengganggu hasil panen,” imbuhnya.
Maka itu, Alex meminta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi di seluruh lini distribusi, khususnya menjelang musim tanam, agar target swasembada pangan nasional tidak terganggu. “Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang ujungnya akan berimbas pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Alex.
Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat ini menuturkan bahwa secara umum stok pupuk subsidi nasional masih aman karena distribusi telah dibagi berdasarkan regional pengelolaan perusahaan pupuk negara. “Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Karenanya, langkah antisipasi agar pupuk subsidi terjamin ketersediaannya di Lini 4, harus terus diupayakan,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.
Dia melihat kondisi tersebut berdampak serius terhadap distribusi pupuk subsidi, terutama di wilayah terdampak bencana seperti jalur Lembah Anai yang hingga kini masih dalam tahap perbaikan pascabanjir akhir November 2025 lalu. “Angkutan distribusi pupuk subsidi, layak diperlakukan setara truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya kejadian antrean di SPBU selang waktu terakhir,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (13/5/2026).
Dia menuturkan, ruas jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat serta provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara. Pembatasan kendaraan di jalur tersebut membuat truk pengangkut pupuk subsidi harus memutar dan menghadapi antrean panjang solar subsidi di SPBU.
Baca juga: Kelangkaan Solar dan Asam Sulfat Meluas, Ancam Industri Tambang Global
Alex yang juga Ketua Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR ini berpendapat, perlakuan khusus terhadap kendaraan distribusi pupuk subsidi penting dilakukan guna mendukung implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang telah memangkas jalur distribusi pupuk langsung dari gudang pelaku usaha distribusi ke Kios Pupuk Lengkap di lini akhir distribusi.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini jadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4, yang merupakan ujung tombak distribusi pupuk subsidi,” ujar Alex.
Lebih lanjut Alex mengatakan bahwa ketepatan waktu distribusi pupuk sangat menentukan hasil produksi pertanian, sebab jadwal pemupukan harus menyesuaikan usia tanaman. “Jika pemupukan dilakukan di luar jadwal, tentunya berpotensi akan mengganggu hasil panen,” imbuhnya.
Maka itu, Alex meminta pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi di seluruh lini distribusi, khususnya menjelang musim tanam, agar target swasembada pangan nasional tidak terganggu. “Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang ujungnya akan berimbas pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujar Alex.
Alex yang juga Ketua PDIP Sumatera Barat ini menuturkan bahwa secara umum stok pupuk subsidi nasional masih aman karena distribusi telah dibagi berdasarkan regional pengelolaan perusahaan pupuk negara. “Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Karenanya, langkah antisipasi agar pupuk subsidi terjamin ketersediaannya di Lini 4, harus terus diupayakan,” pungkasnya.
Diketahui, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan.
(rca)
Lihat Juga :
