Akademisi Dorong Kinerja Satgas Rajawali V di Papua Dievaluasi
Senin, 11 Mei 2026 - 19:14 WIB
loading...
A
A
A
"Ini harus diluruskan. Ada mekanisme audit internal, bisa investigasi. Ini perlu dilakukan," jelasnya.
Lebih jauh, Muradi menerangkan bahwa operasi militer, termasuk operasi intelijen, tidak bisa dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, ia mengimbau agar personel TNI yang bertugas di lapangan agar tertib dan mengikuti protap berlaku. Apalagi, ini menyangkut keselamatan aset dan keberlanjutannya. "Mencari akses orang lokal itu enggak gampang. Itu perlu dilindungi, perlu penjagaan," ucapnya.
Muradi menambahkan, perperangan di Papua tergolong jangka panjang. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi faktor memenangkan peperangan tersebut. "Yang menguatkan, memenangkan peperangan ada dua, (yaitu) dukungan publik dan propaganda masif. Kalau enggak bisa kita kuasai, agak berat buat kita," tandasnya.
Diketahui, terjadi operasi militer di Distrik Pogoma, 13 April 2026. Kontak senjata antara kelompok separatis dengan personel TNI dari Satgas Rajawali V pun tidak terhindarkan. Serangan ini memicu warga sipil menungsi wilayah lain.
Sehari kemudian, operasi meluas ke kampung-kampung di Distrik Kembru, yang seharusnya menjadi zona aman untuk pengungsian warga sipil. Berdasarkan laporan Komnas HAM, tragedi di Kembru mengakibatkan 12 warga sipil meninggal dunia dan sebanyak 7-14 orang terluka.
Lebih jauh, Muradi menerangkan bahwa operasi militer, termasuk operasi intelijen, tidak bisa dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, ia mengimbau agar personel TNI yang bertugas di lapangan agar tertib dan mengikuti protap berlaku. Apalagi, ini menyangkut keselamatan aset dan keberlanjutannya. "Mencari akses orang lokal itu enggak gampang. Itu perlu dilindungi, perlu penjagaan," ucapnya.
Muradi menambahkan, perperangan di Papua tergolong jangka panjang. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi faktor memenangkan peperangan tersebut. "Yang menguatkan, memenangkan peperangan ada dua, (yaitu) dukungan publik dan propaganda masif. Kalau enggak bisa kita kuasai, agak berat buat kita," tandasnya.
Diketahui, terjadi operasi militer di Distrik Pogoma, 13 April 2026. Kontak senjata antara kelompok separatis dengan personel TNI dari Satgas Rajawali V pun tidak terhindarkan. Serangan ini memicu warga sipil menungsi wilayah lain.
Sehari kemudian, operasi meluas ke kampung-kampung di Distrik Kembru, yang seharusnya menjadi zona aman untuk pengungsian warga sipil. Berdasarkan laporan Komnas HAM, tragedi di Kembru mengakibatkan 12 warga sipil meninggal dunia dan sebanyak 7-14 orang terluka.
Lihat Juga :
