Instruksi Gubernur Sumsel Larang Truk Batu Bara Melintasi Jalan Raya Menyulitkan Rakyat

Lebih lanjut, Ceko pun mengingatkan bahwa pemerintah pusat tengah berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi. Maka dari itu, kebijakan daerah juga seharusnya mendukung, bukan malahan menghambat rantai pasok energi nasional.

“Rakyat saat ini sedang menghadapi tekanan ekonomi. Jika ditambah dengan potensi gangguan listrik, maka beban masyarakat akan semakin berat. Ini yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan publik,” jelasnya.

Menurutnya, pendekatan pelarangan total bukan solusi yang tepat. Pemerintah daerah seharusnya fokus pada pengaturan yang lebih terukur, seperti pengawasan ketat terhadap kendaraan overloading, pengaturan jam operasional, serta pembangunan jalur khusus angkutan batu bara. Baca juga: Kronologi 16 Tewas Kecelakaan Maut Bus Vs Truk Tangki di Sumsel, Korban Terjepit Dievakuasi

“Kebijakan publik tidak boleh hanya berhenti pada pencitraan. Harus ada keseimbangan antara kepentingan lokal dan kepentingan nasional, serta mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi masyarakat,” tuturnya.

Ceko juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar tidak terjadi kebijakan yang kontraproduktif terhadap kebutuhan dasar masyarakat. “Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan adalah sejauh mana ia memudahkan hidup rakyat, bukan sebaliknya. Jika kebijakan justru membuat masyarakat semakin kesulitan, maka perlu dievaluasi secara serius,” tandasnya.