Kondisi Pengungsi Moskona Teluk Bintuni Memprihatinkan Pascaserangan Separatis Papua
Rabu, 29 April 2026 - 09:13 WIB
loading...
A
A
A
“Serangan kelompok separatis telah menciptakan efek domino yang besar. Bukan hanya soal keamanan, tetapi juga menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat sipil, karena banyak warga Moskona tidak terbiasa dengan kebiasaan baru di kota seperti cara berpakaian dan rutinitas berkebun dan lainnya yang hampir lebih 6 bulan ditinggalkan,” ujarnya.
Lihat video: MENCEKAM DI PAPUA! Satgas Damai Cartenz Terjang Gangguan Demi Evakuasi Pekerja!
Menurut Hendrik, sebanyak 206 warga kini masih mengungsi di wilayah perkotaan Teluk Bintuni, sementara sejumlah lainnya belum ditemukan. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kebutuhan dasar secara memadai. Hendrik menilai, keterbatasan respons di tingkat daerah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat melalui pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan afirmatif dan langkah luar biasa untuk menangani krisis ini,” tegasnya.
Sementara, Tim Advokasi MPSI Malkin Kosepa juga menyoroti belum adanya pendataan menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur di kampung asal warga, yang dilaporkan mengalami pembakaran dan perusakan. Kondisi ini, menurut dia, menghambat proses pemulihan dan kepulangan pengungsi.
Selain itu, trauma psikologis yang dialami warga menjadi faktor utama yang membuat mereka enggan kembali. Rasa takut terhadap potensi konflik susulan masih sangat kuat di tengah masyarakat. “Ini bukan sekadar soal relokasi atau bantuan logistik. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan, pemulihan psikososial, dan rekonstruksi kehidupan masyarakat secara utuh,” kata Malkin Kosepa.
Lihat video: MENCEKAM DI PAPUA! Satgas Damai Cartenz Terjang Gangguan Demi Evakuasi Pekerja!
Menurut Hendrik, sebanyak 206 warga kini masih mengungsi di wilayah perkotaan Teluk Bintuni, sementara sejumlah lainnya belum ditemukan. Para pengungsi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap kebutuhan dasar secara memadai. Hendrik menilai, keterbatasan respons di tingkat daerah menunjukkan perlunya kehadiran negara secara lebih kuat melalui pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung, tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah daerah. Perlu ada kebijakan afirmatif dan langkah luar biasa untuk menangani krisis ini,” tegasnya.
Sementara, Tim Advokasi MPSI Malkin Kosepa juga menyoroti belum adanya pendataan menyeluruh terhadap kerusakan infrastruktur di kampung asal warga, yang dilaporkan mengalami pembakaran dan perusakan. Kondisi ini, menurut dia, menghambat proses pemulihan dan kepulangan pengungsi.
Selain itu, trauma psikologis yang dialami warga menjadi faktor utama yang membuat mereka enggan kembali. Rasa takut terhadap potensi konflik susulan masih sangat kuat di tengah masyarakat. “Ini bukan sekadar soal relokasi atau bantuan logistik. Yang dibutuhkan adalah jaminan keamanan, pemulihan psikososial, dan rekonstruksi kehidupan masyarakat secara utuh,” kata Malkin Kosepa.
Lihat Juga :