Ketua DPKLTS Dorong Pemulihan Hutan dan DAS demi Tekan Risiko Bencana di Jabar
Selasa, 28 April 2026 - 18:37 WIB
loading...
Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) M Taufan Suranto. Foto: Ist
A
A
A
BANDUNG - Kerusakan lingkungan di Jawa Barat kian mengkhawatirkan seiring meluasnya lahan kritis di sejumlah wilayah. Kondisi lahan gundul dan minim vegetasi terlihat di Pangalengan, Cisanti, Cikembang, Puncak Gede, hingga wilayah Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta lemahnya rehabilitasi hutan dinilai mempercepat degradasi kawasan sekaligus meningkatkan ancaman longsor, banjir, dan kekeringan di berbagai daerah.
Baca juga: Kerusakan Lingkungan Hidup Merupakan Kejahatan Kemanusiaan
Tekanan terhadap ekosistem paling terasa di Bandung Raya yang berada di antara wilayah utara dan selatan. Di kawasan Bandung Utara, pembangunan properti dan destinasi wisata mengubah bentang alam yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air.
Sementara di wilayah selatan, aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.
Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) M Taufan Suranto menilai situasi tersebut perlu direspons dengan langkah pemulihan yang cepat dan terarah.
Dia mendukung percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah, terutama melalui penanaman pohon di kawasan rawan longsor, penghijauan daerah aliran sungai, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
"Pentingnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukan hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga menjaga ketersediaan air, menekan potensi bencana, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Barat," kata Taufan, Selasa (28/4/2026).
Menurut dia, kawasan hulu perlu dijaga agar sumber air di Jawa Barat terus berlangsung. "Pemulihan kawasan hulu memiliki dampak strategis terhadap keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang menjadi sumber air penting bagi Jabar," ucapnya.
Alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta lemahnya rehabilitasi hutan dinilai mempercepat degradasi kawasan sekaligus meningkatkan ancaman longsor, banjir, dan kekeringan di berbagai daerah.
Baca juga: Kerusakan Lingkungan Hidup Merupakan Kejahatan Kemanusiaan
Tekanan terhadap ekosistem paling terasa di Bandung Raya yang berada di antara wilayah utara dan selatan. Di kawasan Bandung Utara, pembangunan properti dan destinasi wisata mengubah bentang alam yang sebelumnya berfungsi sebagai daerah resapan air.
Sementara di wilayah selatan, aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi memperbesar risiko bencana hidrometeorologi.
Ketua Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) M Taufan Suranto menilai situasi tersebut perlu direspons dengan langkah pemulihan yang cepat dan terarah.
Dia mendukung percepatan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah, terutama melalui penanaman pohon di kawasan rawan longsor, penghijauan daerah aliran sungai, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
"Pentingnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bukan hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga menjaga ketersediaan air, menekan potensi bencana, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Barat," kata Taufan, Selasa (28/4/2026).
Menurut dia, kawasan hulu perlu dijaga agar sumber air di Jawa Barat terus berlangsung. "Pemulihan kawasan hulu memiliki dampak strategis terhadap keberlanjutan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang menjadi sumber air penting bagi Jabar," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
