PAD Maluku Menurun, Legislator Perindo Welhelm Kurnala Dorong Inovasi dan Optimalisasi Aset Daerah
Kamis, 23 April 2026 - 18:09 WIB
loading...
Ketua DPW Partai Perindo Maluku Welhelm Kurnala menyatakan penurunan PAD di Maluku dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal perlunya pembenahan serius dalam pengelolaan potensi daerah. Foto: Sindonews
A
A
A
MALUKU - Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Maluku dalam dua tahun terakhir menjadi sinyal perlunya pembenahan serius dalam pengelolaan potensi daerah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kapasitas fiskal pemerintah daerah, tetapi juga berimplikasi langsung pada keberlanjutan pembangunan dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di DPRD Maluku.
Baca juga: Hadiri Muskerwil Partai Perindo Maluku, Ini Pesan Plt Sekjen Ferry Kurnia
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LPJ DPRD Maluku Welhelm Kurnala mengatakan, penurunan PAD mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.
"Kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Welhelm, Kamis (23/4/2026).
Dia menekankan pemerintah daerah perlu melampaui pendekatan administratif dengan mengurai akar persoalan secara komprehensif. Inovasi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sumber pendapatan menjadi langkah yang dinilai mendesak.
Menurut dia, evaluasi terhadap OPD penghasil PAD perlu dilakukan agar pengelolaan lebih terukur dan mampu memberikan dampak nyata, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Penguatan PAD menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk sektor-sektor yang menopang ekonomi kerakyatan.
Selain kinerja OPD, pemanfaatan aset daerah dinilai masih belum optimal dan menyimpan potensi besar untuk ditingkatkan. Salah satu yang disoroti yakni pengelolaan Pasar Mardika yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Jika UPTD tidak mampu menghadirkan studi kelayakan atau target pendapatan yang jelas, maka perlu melibatkan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih profesional,” tutur Welhelm.
Ketua DPW Partai Perindo Maluku ini juga mendorong optimalisasi sektor strategis, termasuk pengembangan proyek Blok Masela dan investasi lainnya agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD.
Menurut dia, pengelolaan PAD yang kuat tidak hanya berdampak pada angka pendapatan, tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan layanan publik dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
Tanpa pembenahan yang terarah, tren penurunan PAD dinilai berpotensi berlanjut. Sebaliknya, langkah perbaikan yang konsisten diyakini dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025 di DPRD Maluku.
Baca juga: Hadiri Muskerwil Partai Perindo Maluku, Ini Pesan Plt Sekjen Ferry Kurnia
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LPJ DPRD Maluku Welhelm Kurnala mengatakan, penurunan PAD mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.
"Kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujar Welhelm, Kamis (23/4/2026).
Dia menekankan pemerintah daerah perlu melampaui pendekatan administratif dengan mengurai akar persoalan secara komprehensif. Inovasi, penguatan pengawasan, serta optimalisasi sumber pendapatan menjadi langkah yang dinilai mendesak.
Menurut dia, evaluasi terhadap OPD penghasil PAD perlu dilakukan agar pengelolaan lebih terukur dan mampu memberikan dampak nyata, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Penguatan PAD menjadi penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk sektor-sektor yang menopang ekonomi kerakyatan.
Selain kinerja OPD, pemanfaatan aset daerah dinilai masih belum optimal dan menyimpan potensi besar untuk ditingkatkan. Salah satu yang disoroti yakni pengelolaan Pasar Mardika yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
“Jika UPTD tidak mampu menghadirkan studi kelayakan atau target pendapatan yang jelas, maka perlu melibatkan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih profesional,” tutur Welhelm.
Ketua DPW Partai Perindo Maluku ini juga mendorong optimalisasi sektor strategis, termasuk pengembangan proyek Blok Masela dan investasi lainnya agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD.
Menurut dia, pengelolaan PAD yang kuat tidak hanya berdampak pada angka pendapatan, tetapi juga menjadi fondasi dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan layanan publik dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi di daerah.
Tanpa pembenahan yang terarah, tren penurunan PAD dinilai berpotensi berlanjut. Sebaliknya, langkah perbaikan yang konsisten diyakini dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(jon)
Lihat Juga :
