Tingkatkan Produktifitas, APHI Dorong Pengembangan MUK Berbasis Lanskap di Babel

Menurutnya, pengembangan komoditas tersebut diharapkan dapat didukung oleh perusahaan pemegang PBPH melalui pola kemitraan kehutanan dengan masyarakat. Skema ini dinilai dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian konflik sosial di kawasan hutan sekaligus memperkuat kolaborasi pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Heru menambahkan, pemegang PBPH perlu melakukan pemetaan potensi areal kerja untuk menggali peluang pengembangan MUK. Termasuk melalui pengembangan komoditas kelapa maupun komoditas lainnya yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

Selain itu, pengembangan MUK melalui pola kemitraan kehutanan juga perlu didukung oleh penguatan hilirisasi. Antara lain melalui pembangunan industri pengolahan di dalam atau di sekitar areal kerja sehingga mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat rantai pasok berbasis kawasan hutan.

Sementara itu, Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan APHI bersama Kadin Indonesia terus mendorong percepatan implementasi MUK berbasis lanskap di berbagai daerah. Salah satunya di Kepulauan Bangka Belitung.

“APHI bersama Kadin mendorong percepatan pelaksanaan Multi Usaha Kehutanan berbasis lanskap, salah satunya di Bangka Belitung, untuk meningkatkan kinerja PBPH melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.